● Home> Advokasi > RUU Bantuan Hukum

Advokasi

Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum

LBH APIK Jakarta menjadi bagian dari jaringan advokasi RUU Bantuan Hukum (KUBAH). Beberapa pertemuan dan kegiatan sudah cukup intens dilakukan, seperti rapat jaringan, Workshop, FGD, Seminar, Audiensi dengan Pemerintah dan DPR, konferensi Pers, diskusi DIM dan pembuatan bahan lobby dan position paper, hingga ke pemantauan pembahasan RUU bantuan hukum di DPR. Saat ini posisi RUU Bantuan Hukum tengah dibahas ditingkat Panja.

Dari berbagai kegiatan advokasi yang berjalan saat ini, LBH APIK Jakarta telah memilki DIM RUU Bantuan Hukum, Bahan Lobby, dan Position Paper bantuan hukum dalam perspektif perempuan (korban). Ini dicapai melalui serangkaian kegiatan diskusi baik diinternal LBH APIK Jakarta, maupun berbagai diskusi yang dilakukan dengan Jaringan KUBAH.

Beberapa isu penting yang diadvokasi terkait dengan kepentingan perempuan adalah ;

1. Posisi Komnas Bankum yang berfungsi memberikan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang berpeluang terjadinya mafia hukum, padahal ini telah dijalankan cukup lama oleh LBH-LBH di masyarakat.

2. Anggaran bantuan hukum yang masih terpencar di beberapa departemen dan tidak jelas pertanggung jawawabannya.

3. Ruang Lingkup Bantuan Hukum yang tidak mengakomodir bantuan hukum non litigasi serta bantuan hukum bagi korban (perempuan). Ruang lingkup bantuan Hukum hanya dipersempit pada persoalan bantuan hukum berbasis penanganan perkara dalam proses peradilan. RUU ini tidak memiliki semangat pemberdayaan hukum masyarakat sebagaimana telah dijalankan oleh lembaga bantuan hukum yang selama ini telah eksis. 

4. Mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum. RUU Bantuan Hukum belum mengakomodir perempuan, anak dan golongan rentan sebagai penerima bantuan hukum yang berdiri sendiri seperti halnya kelompok lain yang diatur dalam RUU Bantuan Hukum. Padahal kelompok ini perlu mendapatkan perlakuan khusus untuk mencapai akses terhadap keadilan.

Selain mempertahankan jaringan KUBAH, perlu juga dibentuk jaringan strategis dari kelompok perempuan yang secara spesifik fokus mengadvokasi isu-isu perempuan dalam RUU Bantuan Hukum baik di DPR maupun di media massa. Perlu diselenggarakan kegiatan workshop, konsinyering, dan diskusi publik yang melibatkan jaringan perempuan untuk mengkomunikasikann dan mendialogkan ulang wacana RUU Bantuan Hukum dalam perspektif perempuan. Hal ini sekaligus bertujuan untuk merintis jaringan baru khususnya dari kelompok perempuan yang selama ini belum terlibat dalam advokasi RUU Bantuan Hukum.