PERAN APARAT PENEGAK HUKUM

dalam PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus KDRT, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa KDRT adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- Memberikan perlindungan sementara pada korban;

- Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- Melakukan penyelidikan.

Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Peran Pengadilan

Sementara itu, UU PKDRT tak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Seperti telah disebutkan diatas, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (pasal 28);

- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (pasal 38).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, Aparat Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam pasal 21 – 24 UU PKDRT.

Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus KDRT, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat visum et repertum atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus KDRT, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- Melakukan konseling untuk menguatkan korban;

- Menginformasikan mengenai hak-hak korban;

- Mengantarkan koban ke rumah aman (shelter);

- Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman serta takwa.

Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari UU PKDRT adalah diaturnya perihal peran dari Relawan Pendamping. Menurut UU ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yakni:

- Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;

- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;

- Mendengarkan segala penuturan korban;

- Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.