. Profil . Struktur Organisasi . Program . Data Base . Publikasi . Seruan Aksi . Kegiatan . Informasi . Makalah . LBH APIK daerah . Home


Laporan Pelaksanaan Program LBH APIK Jakarta
Periode Januari – Desember 2000

 

Program Pelatihan dan Pendidikan Massa

Dalam tahun 2000 secara kuantitatif Penmas memiliki 19 output kegiatan. Dari sejumlah kegiatan tersebut ada 3 0utput kegiatan yang belum terlaksana dan 3 output kegiatan yang masih dalam tahapan persiapan. Hal demikian terjadi karena ada beberapa kegaitan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak lain dan ada pula kegiatan yang terkait dengan divisi lain. Sebagai pengganti kegiatan yang belum terlaksana penmas melakukan kegiatan merespon issu yang dianggap penting sesuai dengan visi misi. Berikut ini kami sampaikan uraian kegiatan penmas.

  1. Menyelenggarakan pelatihan pembelaan hukum berperspektif gender untuk pengacara di Bengkulu, NTT, Jakarta/Solo
  2. Dari tiga rencana kegiatan tersebut Divisi Penmas hanya dapat melaksanakan dua kegiatan pelatihan yakni pelatihan pembelaan hukum berperspektif gender di Jakarta dan Bengkulu. Pelatihan di Bengkulu, terlambat pelaksanaannya karena berdasarkan analisa di tingkat jaringan, ada persoalan internal aktivis perempuan Bengkulu yang sempat menghambat pelaksaan tersebut. Pelatihan Pembelaan Hukum berperspektif gender yang sedianya akan diselenggarakan di NTB tidak dapat dilaksanakan karena ada pertimbangan khusus dari Jaringan.

    a. Pelatihan Pembelaan Hukum Berperspektif Gender untuk Pengacara se Jabotabek, 1-10 Maret 2000. Peserta yang hadir sejumlah 22 orang; 6 laki-laki dan 16 perempuan. Bertindak sebagai fasilitator adalah Sri Wiyanti Eddyono, SH., dan Nursyahbani Katjasungkana, SH.

    Berdasarkan hasil evaluasi, peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan cukup bagus dan dapat diterima serta dimengerti oleh peserta. Namun ada beberapa peserta yang sangat pasif. Hal demikian juga menyulitkan panitia dan fasilitator untuk dapat mengetahui sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

    Diakhir sesi peserta mengusulkan agar ada penambahan materi, khususnya gender dan intepretasi agama. Peserta juga mengusulkan agar ice breaker diperbanyak. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini para peserta wilayah Jabotabek sepakat membentuk forum komunikasi. Sedangkan peserta yang berasal dari Solo dan Yogya sepakat untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan pelatihan dimasing-masing lembaga dan institusinya.

    Meskipun pelaksanaan pelatihan di Jabotabek terselenggara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, ada kesulitan yang dihadapi; fasilitator yang full hanya satu. Satu fasilitator dari luar (Gender), ternyata tidak bisa hadir, dan karena waktunya mendesak dan tidak ada penggantinya. Sedangkan NKS ternyata tidak dapat secara full memfasilitasi. Keberhasilan yang patut di catat; beberapa alumni pelatihan telah menindaklanjuti pelatihan dengan berbagai kegiatan; terlibat dalam advokasi kekerasan terhadap perempuan, baik di Jakarta maupun di Yogya. Malah salah satu peserta dari Solo mengadakan pelatihan untuk pengacara yang salah satu materinya adalah Hak-hak Perempuan dan Konvesi Perempuan.

    b. Pelatihan Pembelaan Hukum Berpersktif Gender untuk Pengacara dan Aktivis, di Bengkulu, 19-23 Nopember 2000. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta (15 perempuan; 7 laki-laki) yang terdiri dari pengacara, aktivis perempuan, Polwan, Biro hukum, dan mahasiswa. Fasilitator : Yanti Mochtar, dan Sri Wiyanti.

    Berbeda dengan pelatihan sebelumnya, maka pelatihan ini ditambahkan satu materi khusus; mengenai gender dan agama (rekomendasi dari evaluasi pelatihan di SBY, dan permintaan dari Bengkulu). Narasumbernya; Bp. Syamsul Huda, M. Ag.

    Partisipasi peserta sangat baik, alur dan diskusi hidup. Kesulitan awal yang dihadapi adalah masalah keyakinan agama yang sudah melekat. Meskipun telah didiskusikan selama dua sesi, peserta masih merasa butuh untuk mendalami lagi soal agama, agar yakin bahwa keadilan gender patut diperjuangkan.

    Pelatihan di Bengkulu relatif lebih baik dalam penyampaian materi dan metode karena ditambahkan sesi gender dan agama. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi pelatihan di Sby dan permintaan khusus dari panitia Bengkulu).

     

2. Menyelenggarakan pelatihan Pembelaan Hukum untuk paralegal (UPC) sebanyak 5 kali

Kegiatan ini sampai pada tahap persiapan pengenalan hukum dasar (paralegal) di tingkat komunitas. Ada beberapa kali persiapan yang telah dilakukan:

    1. Pendalaman materi dan perbaikan draf kurikulum berdasarkan hasil Lok. Modul pelatihan dan TOT dengan beberapa kali pertemuan dan diskusi.
    2. Perancangan kegiatan penyadaran hak-hak masyarakat (pengenalan hukum dasar) di tingkat komunitas. Bentuk penyadaran ini digali dan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan identifikasi kebutuhan maka direncanakan materi paralegal akan difokuskan pada tiga hal yaitu Lingkungan, Tanah dan Kekerasan terhadap Perempuan. Peserta adalah community leader dari 8 kampung di Jabotabek. Masing-masing kampung akan mengirim 3-4 peserta. Kegiatan ini telah sampai pada rapat persiapan teknis sebab direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 5-7 Oktober 2000, namun tidak terlaksana.
    3. Kendati telah beberapa kali dirancang namun kegiatan pelatihan pembelaan hukum untuk paralegal belum dapat dilaksanakan. Hal demikian terjadi karena ada perubahan rencana di tingkat UPC berkaitan dengan strategi/metode penyampaian, materi dan waktu pelaksanaan.

      Kurikulum yang telah disusun pada lokakarya penyusunan modul, dianggap perlu diubah lagi, dengan hanya memfokuskan pada tiga hal; tanah, lingkungan dan kekerasan terhadap perempuan.

       

3. Menyelenggarakan lokakarya evaluasi pelatihan untuk pelatih materi pembelaan hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6-9 September 2000. Peserta yang hadir sejumlah; 11 orang (7 orang dari alumni TOT, dan 4 orang dari peserta non TOT). Fasilitator; Myra Diarsi, Narasumber Syarifah.

Latar belakang kegiatan diadakan: perlu melakukan evaluasi terhadap metode dan materi yang digunakan oleh para fasilitator, meningkatkan pemahaman terhadap materi gender, dan peningkatan kapasitas sebagai pelatih. Tujuannya; berbagai pengalaman dalam melakukan pelatihan, melakukan evaluasi terhadap materi pelatihan, penyegaran materi FLT dan gender, dan menyusun rencana meningkatkan kapasitas sebagai pelatih.

Tidak semua alumni dapat mengikuti evaluasi, karena waktu yang tidak pernah pas antara semua pihak. Hal ini bisa jadi tidak dianggap sebuah prioritas yang harus dilakukan.

Evaluasi menghasilkan; rencana meningkatkan kapasitas sebagai pelatih; baik dalam bentuk berbagi informasi, maupun menyelenggarakan pelatihan bersama.

Evaluasi ini belum menghasilkan masukan terhadap perubahan modul LBH APIK, karena sebagian besar pihak menganggap modul tersebut masih layak digunakan, hanya kapasitas fasilitator dan pemahaman terhadap materi yang perlu ditambah terus menerus.

4. Menyelenggarakan lokakarya penyusunan modul gender untuk masyarakat miskin kota

Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan strategi yakni memfokuskan kegiatan di UPC.

5. Menyelenggarakan lokakarya pembuatan modul hukum dan jender untuk paralegal dan TOT Paralegal.

Lokakarya penyusunan kurikulum paralegal untuk masyarakat miskin kota dilaksanakan pada tanggal 21-23 Maret 2000, kerja sama dengan UPC, LBH Jakarta, dan ELSAM. Bertempat di Villa True, Puncak. Peserta yang hadir sejumlah 24 orang terdiri dari Community Organizer UPC dan Pengacara (LBH-Jakarta, ELSAM, LBH-APIK dan LPBH-FAS).

Kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat untuk mendapat informasi sehingga mempunyai keberanian dan kemampuan untuk mendayagunakan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi.

Secara spesifik kegiatan ini bertujuan; pertama, tersusunnya materi dan metode pelatihan paralegal ditingkat komunitas. Kedua, terancangnya pelaksanaan pelatihan paralegal ditingkat komunitas.

Lokakarya ini menghasilkan draf kurikulum pelatihan paralegal. Selain itu merekomendasikan dilakukannya TOT sebelum pelatihan diselenggarakan. Namun sebelum melaksanakan kegiatan paralegal, terlebih dahulu disepakati untuk menyediakan tenaga pelatih. Tenaga pelatih ini diambil dari CO UPC dan perwakilan dari setiap LBH. Pertimbangan melakukan pelatihan untuk pelatih adalah ada kesenjangan bahasa yang besar antara pengacara dan komunitas. CO dianggap mampu menjembatani masalah tersebut, sehingga CO yang akan menyampaikan sendiri materi paralegal dengan gaya masing-masing yang dapat dipahami oleh komunitas. Guna mempersiapkan kegiatan pelatihan untuk pelatih, masing-masing lembaga mempunyai tugas untuk mempersiapkan materi sesuai dengan kurikulum yang telah disepakati.

Disamping menghasilkan kurikulum yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan draft modul kegiatan ini juga menghasilkan rencana TOT untuk paralegal, yang sebelumnya tidak direncanakan.

6. Menyelenggarakan pelatihan Gender untuk masyarakat miskin kota

(5 kali) Training Gender belum dilaksanakan, karena ada perubahan strategi, program dan waktu di tingkat UPC. Kendati demikian penmas telah melakukan persiapan dalam bentuk Diskusi Gender internal untuk CO UPC:

  1. Pengenalan Gender, 1 Mei 2000

  2. Relasi antara Laki-laki dan perempuan, 15 Mei 2000

  3. Perempuan dalam Media, 30 Mei 2000

Kekerasan terhadap perempuan, 12 Juni 2000 Sebelum training gender untuk komunitas dilaksanakan,LBH APIK dan UPC merasa penting untuk memberikan penyadaran gender terlebih dahulu kepada CO yang senantiasa bersentuhan dengan masyarakat. Penyadaran gender dilakukan dengan diskusi rutin dua mingguan setiap hari Senin, bertempat di kantor UPC pada pukul 18.00 – 21.00 wib. Peserta adalah CO UPC sejumlah 18 orang.

Tahap-demi tahap berdasarkan pemantauan LBH APIK dan UPC, ada perubahan yang terjadi pada peserta. Pada diskusi I, ada beberapa pihak yang resisten, namun pada tahap keempat diskusi, hal itu tidak lagi terjadi. Malah ada peserta yang mempunyai inisiatif merancang diskusi-diskusi di tingkat masyarakat berkaitan dengan peran perempuan. Disisi pengguliran isu gender sudah mulai berjalan di tingkat komunitas, karena para CO yang berinteraksi dengan masyarakat sudah mulai ada kesadaran bahwa isu gender isu yang penting di tingkat kampung, terutama isu kekerasan terhadap perempuan.

7. Menyediakan bahan-bahan pelatihan dan penyebarannya

Menyediakan bahan-bahan pelatihan (buku-buku, modul, dan video) dan penyebarannya. Bahan-bahan telah disebarkan ke berbagai pihak terutama, alumni TOT (fasilitator muda). Telah terkumpul pula beberapa literatur yang dapat memperkaya metode, materi pelatihan. Literatur telah disusun dalam bentuk List bahan yang dibutuhkan. Ada pula list alat pelatihan lain; seperti poster dan video (lengkap dengan resumenya). Kumpulan bahan ini juga digunakan sebagai bahan pelatihan oleh pihak lain (misalnya video atau bahan-bahan tertulis).

  1. Menyelenggarakan penyusunan kumpulan modul pelatihan pembelaan hukum berperspektif gender
  2. Kegiatan ini belum terlaksana. Rencana awalnya draft kumpulan modul dibuat oleh para fasilitator yang telah melakukan pelatihan diberbagai tempat. Draft tersebut merupakan revisi terhadap modul LBH APIK. Namun, para alumni belum ada yang menyerahkan maupun mengkritisi modul secara tertulis. Para fasilitator masih menganggap modul tersebut relevan dan menggunakannya beberapa penyesuaian sesuai dengan wilayah masing-masing.

  3. Menyusun modul pelatihan gender untuk masyarakat miskin kota
  4. Pelaksanaan kegiatan ini baru sampai pada tahapan: pengumpulan kurikulum gender dari berbagai pelatihan yang sudah dilaksanakan baik oleh LBH APIK maupun pihak lain. Kegiatan ini belum terlaksana, karena ada perubahan strategi, program dan waktu di tingkat UPC.

  5. Membuat modul pelatihan pembelaan hukum dan paralegal
  6. Draft modul pelatihan pembelaan hukum dan paralegal sudah tersusun, namun belum dipraktekkan sehingga belum menjadi sebuah modul yang teruji. Belum lagi modul tersebut dipraktekkan, ada perubahan metode, materi dan strategi yang diusulkan kembali oleh CO UPC Modul tersebut difokuskan pada tiga materi, namun hal tersebut belum tersusun dan terlaksana karena pelatihan paralegal belum terlaksana.

  7. Menyempurnakan mekanisme kerja sama dengan lembaga lain dan menyusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan Penmas
  8. Panduan pelaksanaan kegiatan penmas sengaja disusun dengan pertimbangan agar pelaksana program LBH-APIK lebih mengerti dan paham tentang ruang lingkup kegiatan Penmas dan tahu bagaimana menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berdimensi pelatihan dan pendidikan massa.

    Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman LBH-APIK, khususnya program Pelatihan dan Pendidikan Massa, selama kurang lebih tiga tahun melaksanakan kegiatan. Yang termasuk dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan massa adalah: Pelatihan, Lokakarya, Sarasehan, Seminar, Siaran Pers dan Dialog Publik. Proses penyusunan kegiatan ini diawali dengan diskusi elaborasi pengalaman bersama seluruh staf LBH-APIK yang difasilitasi oleh Abdul Hakim. Hasil diskusi ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan menjadi satu panduan bersama.

  9. Melakukan pemantauan kinerja pelatihan tahun 1999
    1. Diskusi evaluasi dan monitoring

Untuk mengawali pemantau pelatihan, LBH APIK mengadakan diskusi dengan beberapa teman NGO yang telah mempunyai pengalaman melakukan evaluasi dan monitoring. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2000 di LBH-APIK. Dalam acara tersebut LBH-APIK juga mengundang Myra Diarsi yang telah beberapa kali memfasilitasi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh penmas. Kegiatan ini dilaksanakan. Peserta yang hadir berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari empat orang wakil NGO (Kalyanamitra, CESDA-LP3ES, ELSAM, dan OHCHR), lima orang staf dan volunteer LBH-APIK dan seorang fasilitator.

Meskipun targetnya untuk memberikan masukan bentuk-bentuk evaluasi dan monitoring, ternyata diskusi ini juga memberikan masukan atas panduan pelatihan untuk pengacara yang telah LBH APIK susun. Masukan itu antara lain: perlu mempertajam dan memperkaya analisa Pendekatan Hukum Berperspektif Gender. Pendekatan persamaan dan kesamaan diperkaya dengan contoh-contoh riel di dalam masyarakat. Disamping itu LBH APIK perlu mengajak peserta untuk langsung melihat hukum-hukum yang diskriminatif (pasal-pasal diberi dan diminta untuk dianalisa). Hasil penelitian yang dilakukan LBH APIK perlu pula disosialisasikan dan dijadikan bahan dasar pelatihan.

b. Evaluasi Peserta Training Gender untuk Buruh di Surabaya 1999.

Kegiatan evaluasi ini merupakan tindak lanjut diskusi sharing pengalaman evaluasi dan perangkat monitoring divisi Penmas di atas. Mengambil momentum adanya training gender di Surabaya, LBH APIK sekaligus menyelenggarakan evaluasi peserta tahun yang lalu. Kegiatan ini diselenggarakan pada (setelah selesai training gender) bertempat di Sekretariat SBK, Tandes Surabaya. Peserta yang hadir adalah alumni peserta pelatihan gender 1999, sebanyak 14 orang. Dalam evaluasi ini, LBH APIK meminta pendapat tentang proses yang telah dialami oleh peserta setahun setelah pelatihan berlalu

Evaluasi ini memberikan masukan baru untuk LBH APIK dalam menyelenggarakan pelatihan berikutnya yaitu memikirkan bentuk bahasan rencana tindak lanjut yang lebih kongkrit. Selain itu ada masukan untuk menambah materi khusus tentang gender dan agama dalam setiap pelatihan, karena berdasarkan evaluasi, banyak peserta mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi gender disebabkan tidak punya dasar pemahaman terhadap gender dan agama.

Dalam kegiatan yang sama penmas juga melakukan monitoring terhadap tindak lanjut peserta di Jakarta dan Palu, berdasarkan hasil rekomendasi diskusi. Monitoring ini dengan menemui beberapa alumni, mengajak berdiskusi apa yang sudah dilakukan. Teridentifikasi; beberapa alumni pelatihan di palu sudah mencoba melakukan upaya penyebaran isu, dan mendirikan organisasi perempuan di palu. DI jakarta, beberapa alumni terlibat dalam advokasi penanganan kasus kekerasan. Hanya saja ada beberapa alumni pelatihan yang juga mendampingi pelaku kekerasan yang didakwa, karena ditunjuk oleh Hakim (terutama pengacara dari Posbakum).

Keberhasilan yang perlu dicatat dalam kegiatan pemantauan kinerja pelatihan ini adalah ada masukan-masukan yang dapat segera dilakukan di dalam kegiatan selanjutnya; yakni melakukan pantauan secara formal dan informal. Selain itu perlu ada strategi baru dalam merancang tindak lanjut. Dalam hal tersebut, LBH APIK perlu memfasilitasi pihak-pihak yang ingin membangun lembaga baru, dalam hal informasi maupun SDM.

13. Menyelenggarakan seminar/publik forum dalam kaitannya dengan penanganan kasus komperhensif (dua kali setahun).

    Pelaksanaan kegiatan ini baru sampai pada tahap persiapan; rapat dan penyusunan TOR Sesuai kesepakatan rapat, Divisi kajian dan pelhuk mempunyai tugas untuk menyelesaikan materi yang siap untuk didiskusikan. Namun hingga akhir tahun hasil dari tugas tersebut belum dikomunikasikan pada penmas.

14. Mensosialisasikan hasil penelitian dalam bentuk lokakarya/seminar

    Lokakarya Hasil Penelitian; Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender dalam Pendekatan Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2000. Lokakarya dihadiri oleh 40 peserta dari aktivis perempuan, LSM, instansi pemerintah, akademisi, dan media massa. Difasilitasi oleh Wiladi, lokakarya diisi dengan presentasi dari peneliti : Sri Wiyanti dan Indryaswati Dyah, klarifikasi, diskusi kelompok untuk mengomentari penelitian, dan mengambil hikmah dari hasil penelitian.

    Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi tindak lanjut untuk advokasi perubahan UU perkawinan. Hal ini dianggap penting karena penelitian tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi banyak pihak, dan UU perkawinan disadari harus diubah secepatnya.

15. Menyelenggarakan lokakarya kritisi KUHP oleh para dosen di UNS

    Pelaksanaan kegiatan ini baru sampai pada tahap persiapan yakni masih dalam bentuk kajian. Lokakarya belum dapat dilaksanakan karena proses di tingkat kajian belum selesai.

16. Menyelenggarakan outreach untuk masyarakat miskin kota.

  • Kekerasan terhadap perempuan, Februari 2000 di Cimanggis.

  • Pengenalan gender di Sekretariat PKU, 4 April 2000.

  • Hak-hak buruh perempuan, 6-7 Mei 2000 di Cimanggis.

  • Upah, 18 Mei 2000 di Wasbum

  • Diskusi Gender dan Hak-hak Perempuan, 16 Juli 2000, Wasbum

  • Diskusi K3, 6 Nopember, Bogor

    Kendati telah beberapa kali melakukan kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan outreach, namun antara LBH-APIK dengan UPC belum menemukan format yang jelas tentang bentuk outrech. Selama ini yang dilakukan adalah merespon permintaan banyak pihak dibidang perburuhan untuk melakukan diskusi-diskusi di wilayah rekan-rekan buruh berada.

17. Mengumpulkan bahan-bahan dan penulisan catatan akhir tahun.

    Kegiatan ini telah diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2000 di Hotel Atlet Centuriy.

18. Membuat laporan kegiatan enam bulanan dan tahunan (progres report).

Kegiatan menyusun laporan dapat terlaksana dengan baik. Namun belum ada pembagian kerja yang jelas, siapa yang akan merakit seluruh laporan, apalagi ketika Direktur tidak berada di tempat.

19. Merespon isu-isu aktual

    1. Membuat berbagai siaran pers
    2. Membuat siaran pers/sikap lembaga di berbagai isu yang penting: ABG, Buruh Migran, Kekerasan terhadap Perempuan, HAM, dll.

    3. Melakukan aksi dalam sidang-sidang

Penmas beserta divisi lain juga membantu pelayanan hukum dalam menangani kasus perkosaan. Bentuknya adalah aksi, gelar poster, siaran pers dan pernyataan sikap terhadap sikap jaksa dan hakim.

Meskipun respon aktual telah dilakukan, namun pemantauan terhadap kegiatan tersebut belum dilakukan khususnya pantauan secara serius terhadap media massa, apakah media massa sudah memuat respon tersebut, sehingga tersosialisasikan kepada masyarakat. Sejauh ini Media yang dapat dipantau hanya Kompas, Republika dan Pos Kota.

 

Kegiatan di luar Workplan (sebagai pengganti kegiatan yang belum terlaksana)

1. Dialog Publik Hak-hak Reproduksi Buruh Perempuan di Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 13 September 2000, di DPR bekerja sama dengan FBLKB. Dialog publik ini ini merupakan rangkaian kegiatan advokasi RUU PPK di DPR. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pembahasan hak-hak reproduksi buruh perempuan sebagai upaya kritisi terhadap RUU PPK.

Dialog ini dihadiri 85 orang. Diisi oleh Sri Wiyanti, dan Dr. Agustin, (UI). Sebagai fasilitator adalah Misi (Kapal). Meskipun, media massa mengangkat kembali isu ketenagakerjaan selama masa dilakukan dialog publik, kegiatan ini belum berhasil menarik perhatian anggota DPR.

2. Konferensi Buruh Perempuan.

Konferensi diselenggarakan pada tanggal 19-22 Oktober 2000, bekerja sama dengan berbagai LSM dan Serikat Buruh. Kegiatan ini bertemakan; Pemberdayaan Buruh Perempuan dalam Pergerakan Serikat Buruh Indonesia dengan latar belakang bahwa perlu ada upaya bersama mengatasi persoalan buruh perempuan dengan cara mengorganisir diri. Persoalan buruh perempuan yang dimaksud; perempuan sebagai buruh yang berhubungan dengan perusahaan/ketenagakerjaan, dan sebagai perempuan yang berada dalam situasi ketidakadilan gender.

Kegiatan ini bertujuan; meningkatkan peran serta buruh perempuan dalam Serikat Buruh, menjalin kerja sama antara pemimpin atau aktivis buruh dan LSM Perempuan, membangun solidaritas bersama dan menyatukan persepsi atas persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh.

Konferensi dihadiri oleh; 230 buruh dan aktivis buruh perempuan dari 26 elemen serikat buruh, kelompok buruh dan elemen di berbagai wilayah di Indonesia.

Peran LBH APIK, sebagai panitia yang membantu merumuskan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan Evaluasi. Secara khusus dalam pelaksanaannya LBH APIK memegang dan memfasilitasi sesi Kekerasan terhadap Perempuan di tempat kerja. Sesi ini banyak peminatnya, dan sangat hidup pembahasannya, karena dianggap hal yang baru oleh para peserta. Pelaksanaan masih banyak kekurangan disana-sini mengingat perencanaan kegiatan sangat pendek (1 bulan). Namun, sebagai tahap awal konfrensi dianggap cukup berhasil dari segi jumlah peserta, partisipasi peserta dan kerja sama antar panitia dan peserta

Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi dan resolusi bersama, yang disampaikan ke berbagai pihak (pemerintah yang terkait). Resolusi yang dibuat tersebut memperoleh respon dari Pers, dan Pemerintah (depkes; yang memberikan dukungan lewat surat tertulis, sesudah konferensi selesai).

Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang diangkat bersama dan ditindaklanjuti, salah satunya peserta konferensi ikut terlibat dalam aksi anti kekerasan terhadap perempuan (kaulan perempuan).

3. Training Gender untuk Masyarakat Miskin Kota (buruh) di Surabaya

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Yayasan Arek di Lawang pada tanggal 4-6 Agustus 2000 . Tujuan kegiatan adalah memberikan kesadaran kepada peserta akan adanya ketidakadilan gender dan membedah persoalan hukum perburuhan yang masih bias gender. Peserta yang hadir 24 orang buruh (15 perermpuan dan 9 laki-laki) yang bergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan.

Berdasarkan need assesment diawal pelatihan; peserta berharap mendapatkan pemahaman tentang gender, hak-hak perempuan dan menyusun tindak lanjut bersama. Setelah dievaluasi oleh peserta pada akhir acara, diketahui bahwa tiga harapan itu telah dipenuhi. Meskipun demikian sebagian peserta merasa materi sangat berguna dan akan berupaya untuk mensosialisasikan materi itu kepada teman buruh lainnya. Hanya saja peserta berpendapat butuh waktu yang lama untuk merealisasikan keadilan gender.

Keberhasilan yang patu dicatat dalam kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara panitia dan peserta. Peserta sangat antusias terhadap materi pelatihan karena menurut peserta materi yang diberikan merupakan sesuatu hal yang baru dan ternyata sangat dibutuhkan.

4. Roundtable Discussion Aparat Penegak Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2000 di Hotel Ambara, kerja sama antara Komnas Perempuan, Derap Warapsari dan UNIFEM. Peserta yang hadir sejumlah 31 orang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, pengacara, pendamping korban, survivor, aktifis LSM. Tujuannya adalah :

  1. Berbagi pengalaman antar sesama peserta sesuai dengan bidang masing-masing dalam mendampingi dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

  2. Menggali, memetakan dan mengkaji masalah dengan perspektif gender terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani oleh masing-masing peserta dan kemudian mencari solusi bersama dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan ditangani dengan perspektif gender.

  3. Menyusun rencana tindak lanjut bersama dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Bertindak sebagai Fasilitator; Myra Diarsi dan Sri Wiyanti. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan kegiatan tindaklanjut dalam bentuk lokakarya; sebagai upaya awal agar ada pembahasan terobosan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang dilakukan bersama-sama untuk tujuan yang sama.

Disamping hal tersebut lokakarya ini juga dapat menghasilkan identifikasi dan pemetaan masalah tentang penanganan kasus.

5. Pra Lokakarya Aparat Penegak Hukum, 6 Oktober 2000, Hotel Ambara Kerja sama antara Komnas Perempuan, Derap Warapsari dan UNIFEM

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan Roundtable Discussion dan Pra Lokakarya yang akan dilaksanakan di tahun 2001. Peserta yang hadir sejumlah 31 orang terdiri dari lingkungan penegak hukum (Jaksa, hakim, pengacara, polisi, pendamping, serta aktivis perempuan.

Pra lokakarya bertujuan: memahami langkah-langkah terobosan yang telah dilakukan oleh sejumlah penegak hukum, mengidentifikasi personil dan lembaga penegak hukum lain yang potensial melakukan terobosan, untuk diajak berpartisipasi dalam Loknas mendatang, dan merancang pendekatan loknas. Pra lokakarya dianggap berhasil mengingat :

    1. Ada kesepakatan untuk mengupayakan terjadinya kordinasi antara criminal justice system dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
    2. Ada usulan bahwa perlu pendekatan khusus terhadap institusi kejaksaan dan kehakiman. Untuk Kejaksaan, pada tanggal 11 Desember lalu; telah ada audiensi dengan Kejagung. Hasil audiensi adalah adanya tanggapan yang baik dari Jaksa Agung dan menyatakan bersedia bekerja sama.

6. Semiloka Naskah Akademis RUU KDRT

Semiloka dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus-02 September 2000. Kegiatan Seminar; dihadiri oleh 150 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, praktisi hukum, paramedis, akademisi, LSM, korban, Ormas, Profesional, lembaga keagamaan dan fraksi di DPR. Sedangkan lokakarya diikuti oleh 43 peserta (5 laki-laki dan 38 perempuan).

Tujuan seminar dan lokakarya : mensosialisasikan Naskah Akademis RUU KDRT, mamberikan masukan terhadap Naskah Akademis RUU KDRT, dan menyusun agenda advokasi legislatif RUU KDRT. Ditinjau dari tujuan melakukan sosialisasi, dirasa cukup efektif dan mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, baik peserta maupun media massa.

Kegiatan ini juga menghasilkan masukan-masukan terhadap naskah RUU KDRT, dan menyusun agenda advokasi RUU KDRT; baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pada pertemuan tersebut muncul komitmen dari instansi pemerintah; yaitu Kantor Meneg PP, Depkumdang, dan BPHN untuk terlibat dalam advokasi RUU KDRT.

7. Pelatihan untuk Pelatih; Hukum untuk Paralegal di Jakarta

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-30 April 2000. Kerjasama antara LBH-APIK bekerjasama dengan UPC, LBH-Jakarta dan ELSAM Kegiatan ini pada awalnya tidak direncanakan dalam program LBH APIK. Kegiatan ini merupakan rekomendasi hasil lokakarya kurikulum Paralegal untuk Masyarakat Miskin Kota sebelumnya.

Tujuan kegiatan tersebut; pertama, peserta memahami batasan tugas dan tanggung jawab paralegal. Kedua, peserta memahami materi hukum dasar dan mampu mengembangkan metode pendidikan yang digunakan dalam pelatihan untuk menyampaikan materi hukum dasar di tingkat komunitas. Ketiga, menyusun rancangan pelatihan paralegal di wilayah Jabotabek.

Peserta berjumlah 13 orang ( 3 perempuan dan 10 laki-laki). Fasilitator adalah Sri Wiyanti dan Wiladi Budiharga.

Kegiatan ini terlaksana berdasarkan rekomendasi lokakarya penyusunan modul. Selanjutnya dari hasil evaluasi juga dapat dilihat bahwa masih ada peserta yang menyatakan belum sepenuhnya memahami seluruh materi hukum dasar dan belum mampu mengembangkan metode pelatihan yang akan digunakan dalam pelatihan materi hukum dasar ditingkat komunitas, sehingga sampai diakhir pelatihan peserta belum dapat menyusun rancangan pelatihan paralegal di wilayah Jabotabek.

Tujuan terpahaminya batasan dan tanggung jawab paralegal belum tercapai. Hal ini terjadi karena Tim Fasilitator memandang penting untuk mengulang kembali materi HAM kepada para peserta – untuk memperkuat pemahaman HAM, maka diputuskan materi batasan dan tanggungjawab paralegal akan dilaksanakan dalam pertemuan lanjutan.

Hal positif yang terdapat dalam pelatihan ini adalah tingkat partisipasi peserta sangat tinggi. Guna membahas beberapa hal yang belum tercapai dalam pelatihan ini disepakati akan diadakan pertemuan lanjutan. Hal demikian diupayakan agar tujuan pelatihan ini dapat tercapai.

Kembali ke kegiatan LBH APIK