Yayasan
Lembaga
Bantuan Hukum
APIK Jakarta

 

Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jaktim 13540
 

Ph: 021-87797289
Fax: 021-87793300
apiknet@centrin.net.id


"APIK dalam Pelayanan, APIK dalam Pengelolaan"

 




LBH APIK Jakarta
adalah lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, —khususnya hubungan perempuan dan laki-laki— , dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.

         
 

◊●◊

 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
◊●◊
 
 

◊●◊

 

 

 

Kertas Posisi:

 

 Perda DKI Nomor 11 Tahun 1988
Tentang

Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta
  

 

I.   Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.[1] Program pembangunan kota Jakarta yang dilaksanakan sejak Orde Baru lebih memprioritaskan pada industrialisasi, dimana implementasinya adalah pembangunan proyek-proyek besar seperti real estate, lapangan golf, pabrik, waduk, mal, jalan tol dan jalan layang susun tiga (triple decker), gedung-gedung bertingkat dan sebagainya.

 

Dimanapun, pembangunan mempunyai hubungan dengan kemiskinan begitu pembangunan tersebut diimplementasikan. Bahkan pembangunan yang tidak memperhitungkan kondisi masyarakat yang dibangun akan membawa dampak perubahan sosial yang ekstrem seperti ketertinggalan kaum miskin karena keterbatasan akses non-ekonomis, akses politis, social, dan sebagainya. Sepertinya, pembangunan yang diimplementasikan oleh Pemda Jakarta adalah pembangunan yang seperti tersebut di atas, dimana pemerintah tidak memperhatikan keadaan masyarakat yang berbeda (dari berbagai aspek) dan kesiapan dari Pemda sendiri maupun masyarakat yang akan dibangun.

 

Karena kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi tersebut, menyebabkan semakin meningkatnya orang miskin di Jakarta karena kebijakan tersebut kemudian mensentralisir kegiatan ekonomi ke pusat kota dan semakin meminggirkan orang miskin karena dampak pembangunan investasi tersebut kemudian menjadikan perumahan, tanah dan lainnya semakin mahal. Implementasi proyek-proyek besar di suatu kawasan tidak akan menciptakan orang miskin baru jika kompensasi yang diberikan cukup memadai dan ada syarat bagi pemilik proyek disamping dari Pemda sendiri juga ikut andil dalam menyiapkan lokasi pengganti serta tidak menggunakan security approach dalam menangani dan mendekati masyarakat yang tergusur. 

 

Gagalnya pembangunan di Indonesia secara umum dan Jakarta secara khusus ini, setidaknya diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, dan menjadi sebab utama adalah tidak adanya arah kebijakan yang jelas dari pemerintah terhadap jalannya pembangunan nasional, sebaliknya pemerintah dengan mudah ‘menggantungkan diri’ pada bantuan asing dan dengan begitu terhadap logika pembangunan yang diterapkan lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia dan IMF. Kedua, pemerintah memilih melayani kepentingan borjuasi lokal dan mengutamakan penggemukan kelas elite dalam rangka memperluas sumber-sumber pajak baru. Ketiga, pemerintah mengembangkan strategi baru yang hiper-pragmatis yakni pengkomersialisasian lahan-lahan yang ada, termasuk penggunaan ruang-ruang publik untuk kepentingan ‘bisnis’, seperti bisnis property, pembuatan jalan tol, yang cendrung menggusur kepentingan publik terutama mereka yang berada di lapisan bawah.[2]

Kemudian, untuk mengatasi permasalahan kota Jakarta tersebut, Pemerintahan Daerah DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam Perda-Perda, seperti kebijakan ekonomi, sosial, budaya, politik, penataan kota, pendirian bangunan, pengolahan limbah, perburuhan dan lain sebagainya. Itu semua adalah untuk menciptakan Jakarta yang tertib, indah, aman, nyaman dan bersahabat tentunya. Namun dari beberapa program yang dilaksanakan, ternyata ada beberapa yang tidak menyelesaikan masalah kota Jakarta tersebut, namun justru malah menimbulkan persoalan baru seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di wilayah DKI Jakarta. Perda yang diberlakukan untuk menertiban kota Jakarta ini didasarkan atas pertimbangan bahwa intensitas pelanggaran hukum semakin meningkat. Tetapi, ketika Perda yang menjadikan masyarakat sebagai obyek itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatanannya atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat, maka tentu saja hal tersebut mendapatkan banyak keberatan terutama dari masyarakat sendiri. Bahkan yang menjadi prioritas sasaran dari Perda ini adalah gelandangan, pengemis, asongan, pak ogah, joki three in one, becak, PKL, WTS dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Dilihat dari prioritas sasarannya saja, perda ini sepertinya menjadikan rakyat miskin sebagai sumber terjadinya pelanggaran hukum dan menghalangi ketertiban umum kota Jakarta.

Pragmatisme pembangunan tersebut juga berdampak semakin menyempitnya lahan untuk pengadaan fasilitas social dan fasilitas umum karena dikalahkan untuk pengadaan lahan yang berinvestasi besar.   

 

 

II.    Konteks Historis 

 

Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum ini merupakan pengganti dari Perda Nomor 3 Tahun 1972 yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat Jakarta sekarang. Pelaksanaan Perda Nomor  11 Tahun 1988 ini merupakan salah satu komitmen dari Gubernur DKI Jakarta (Sutiyoso) dalam usahanya mewujudkan Jakarta yang tertib nyaman, aman dan kondusif. Perda ini juga menjadi pedoman /dasar dalam melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya dengan obyek hukumnya adalah masyarakat miskin kota (gelandangan, becak, pengemis, pedagang kaki lima, WTS dan lainnya).       

 

Pemberlakuan Perda ini juga berbarengan dengan semangat otonomi daerah, sehingga mau tidak mau, Jakarta sebagai daerah yang terbatas (bahkan tidak mempunyai) sumber daya alam mencari alternatif lain dalam usaha meningkatkan PAD-nya. Jadi, jika dilihat lebih lanjut, Perda ini juga merupakan salah satu produk kebijakan yang bisa menjadi alat dalam menarik restribusi dari berbagai sektor.      

 

Lahirnya Perda Trantib tahun 1988 ini adalah dalam konteks semangat kebijakan yang pragmatisme dan oppurtunistik. Perda ini adalah salah satu saja dari puluhan peraturan yang diterbitkan oleh rezim Orde Baru --dibawah payung debirokratisasi dan deregulasi-- untuk melegalisasi strategi baru tersebut. Bahkan pragmatisme ini nyata-nyata dituangkan dalam GBHN tahun 1988, yakni merubah arah kebijakan perumahan, yang semula ditujukan untuk kesejahteraan rakyat menjadi perumahan untuk tujuan komersil. Produk-produk kebijakan pembangunan nyata-nyata lebih berpihak pada kelompok menengah atas. Selain Perda No.11/1988 ini, sebenarnya masih ada peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai semangat yang sama yang perlu kita kritisi lebih lanjut, antara lain UU No.24 Tahun 1992 tentang tata ruang kota, Keppres No.55 Tahun 1993 tentang pemanfaatan lahan publik untuk kepentingan umum[3], dan Keppres No.52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. 

 

III.  Analisa Umum 

 

1.   Perda 11/1988, Pembangunan dan HAM 

 

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pembangunan dijalankan dalam suatu policy yang menekankan aspek stabilitas dan ini terjelma dalam bentuk pendekatan keamanan (security approach) yang ketat, sehingga memberikan peran yang signifikan pada Militer dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia.[4] Kebijakan yang memberikan peran besar pada militer ini dalam pelaksanaannya banyak mengabaikan hak-hak sipil dan politik masyarakat. Hal ini menyebabkan peran serta rakyat dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi sangat terbatas. Pembangunan justru menciptakan diskriminasi dan kesenjangan sosial yang semakin lebar serta meningkatnya prektek KKN di tingkat eksekutif maupun legislative dan baik di Pusat maupun Daerah. Yang terjadi saat ini proses pemiskinan[5] yang terus berlangsung terhadap rakyat banyak khususnya kelompok-kelompok marjinal, seperti komunitas miskin, yang sebagian adalah perempuan dan anak-anak.            

    

Pada tahun 2000 --tiga tahun dari sejak krisis tahun 1997--, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada usia produktif laki-laki sekitar 4%, sedangkan usia produktif perempuan 4,4%. Untuk TPT perempuan, di perkotaan sebesar 7% dan di pedesaan sebesar 3%. Sedangkan rumah tangga miskin pada tahun 1999 sekitar 7,87 juta (sekitar 37,5 juta jiwa) dengan perbandingan 0,96 juta dikepalai perempuan dan 6,91 juta dikepalai oleh laki-laki.[6] Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan semakin meningkatnya keluarga miskin di Indonesia menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan sosial di masyarakat kita. Tetapi Pemda DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya hanya melihat masalah itu secara parsial saja, tidak melihatnya sebagai satu permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Padahal dalam masalah pembangunan, kemiskinan, kesenjangan social, pemukiman dan masalah social lainnya saling mempengaruhi dan berkaitan.    

 

Perbedaan dan pendiskriminasian dalam pembangunan sudah melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Seperti kita ketahui, bahwa di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR – 1976) yang mengakui hak setiap orang untuk menentukan nasibnya dengan usaha dan ekonomi yang dipilihnya sendiri, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak, hal atas pendidikan dan sebagainya.[7] Sedangkan dalam UUD 1945 pasal 27 (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 44 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.      

        

Dari tindakan Pemda DKI Jakarta yang melakukan operasi penggusuran pemukiman dan usaha kegiatan perekonomian rakyat, jelas telah melanggar hak setiap orang untuk dapat mencari nafkah dan memilih pekerjaan, hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan hak memperoleh kehidupan dan tempat tinggal yang layak serta hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang diperlukan.    

           

Pelaksanaan operasi itu tentu saja tidak terlepas dari keterlibatan pihak militer maupun sipil-militer yang seringkali mengabaikan hak asasi manusia. Tindak lanjut dari operasi itupun tidak jelas, yakni ketika dilakukan operasi penertiban pemukiman maupun usaha perekonomian rakyat kecil, Pemda DKI Jakarta tidak menyiapkan lokasi sementara untuk menampung mereka yang terkena operasi. Seperti pada kasus penggsuran/pembongkaran paksa pemukiman di bantaran Kali Banjir Kanal Penjaringan pada taggal 6 November 2001, pemukiman warga yang sudah tertata dan mempunyai RT/RW tersebut dibongkar tanpa ada pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya. Pemda DKI pun tidak menyediakan lokasi penampungan bagi rakyat yang tergusur tersebut dan hanya menyediakan uang kerohiman (sebesar Rp.100.000–Rp.500.00) yang tidak semua warga mendapatkan dan penyalurannya tidak terkoordinasi. Hal ini menyebabkan warga berteduh di tempat yang seadanya dan tidak layak untuk berteduh karena dengan uang sebesar itu mereka tetap tidak bisa mendapatkan tempat berteduh yang layak, itu kalau mereka mendapatkan uang kerohiman tersebut.  

 

Selain pemukiman dan tempat usaha rakyat miskin, penggusuran maupun peniadaan lahan juga dilakukan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Seperti pada kasus fasilitas sosial di wilayah Kelapa Gading, kasus GOR Ragunan, Tanah Abang, Mal Anggrek, dll. Mengenai semakin hilangnya / sempitnya lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum ini adalah tidak adanya sistem pengawasan terhadap keberadaan fasilitas sosial dan umum tersebut dan tidak adanya tindakan yang tegas dari Pemerintaha Daerah terhadap pengembang atau pengusaha yang seharusnya berkewajiban menyediakan lahan publik tersebut untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar wilayahnya.   

 

 

2.   Perda 11/1988 dalam kacamata Perempuan 

 

Perda Trantib ini nyata bermasalah sejak perumusan hingga pelaksanaannya, yang seringkali dilakukan dengan menggunakann security approach. Dalam operasi becak yang dilakukan di daerah Teluk Gong Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2001 dimana 90 becak terjaring dan operasi ini melibatkan 2 truk pasukan Brimob dan 10 truk petugas Tramtib. Keterlibatan petugas kemanan dalam hal ini kepolisian dan aparat Tramtib juga terjadi dalam penggusuran kawasan perumahan nelayan Ancol pada tanggal 24 Oktober 2001 yang mengakibatkan 70 KK (sekitar 350 jiwa) kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian sebagai nelayan.[8]. Dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta dalam usahanya menertibkan pemukiman dan sektor informal tersebut bisa diartikan “menghabisi atau memusnahkan” daripada menertibkan dan menatanya. Padahal dalam kondisi krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, sektor informal merupakan pertahanan terakhir perekonomian rakyat yang sekaligus merupakan pasar dan lapangan kerja alternatif (antara). Sektor informal ini merupakan perimbangan dari sektor formal seperti juga yang terjadi pada perekonomian makro-mikro dan antara globalisasi dengan kekuatan lokal. Sepanjang tahun 2000 hingga 2002 ini, Pemda DKI dengan gencar melakukan penggusuran-penggusuran terhadap perumahan rakyat dan sektor informal.              

Perda Nomor 11 tahun 1988 ini yang terus dijadikan senjata dalam melakukan penggusuran-penggusuran pemukiman dan usaha perekonomian rakyat kecil jelas sangat mengganggu stabilitas dan kehidupan rakyat kecil. Usaha perekonomian rakyat seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), becak, ojek sepeda, dan sebagainya mulai disingkirkan dari Jakarta dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum. Pada Kamis subuh tanggal 20 Desember 2001, ratusan gubuk PKL (pedagang kaki lima) di UKI-Cawang digusur secara paksa oleh aparat gabungan Tramtib dan Polres Jakarta Timur dengan alasan mereka (pedagang kaki lima) berada diwilayah jalur hijau. Penggarukan PKL juga terjadi di Parkir Timur Gelora Bung Karno Jakarta Pusat dan menyebabkan puluhan gerobak PKL diangkut paksa oleh petugas Tramtib pada tanggal 20 Desember 2001.[9] 

 

Disisi lain, Perda tersebut secara kontradiktif dijadikan sarana pemerasan baik lewat pungutan setengah resmi atau non resmi (liar) oleh pemerintah kota atau oknum-oknum petugas untuk membeli keamanan dan sewa lahan. Tak jarang mereka sudah mendiami wilayah tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya dan membangunnya hingga menjadi pemukiman yang cukup layak. Tetapi sekali lagi dengan alasan ketertiban umum, penataan kota, pembuatan jalur hijau dan sebagainya membuat mereka tersingkir dari tanah kehidupannya yang selama ini dipeliharanya. Rakyat kecil dikalahkan oleh kepentingan modal yang besar.  

 

Jika kita kaji lebih lanjut, dampak yang lebih jauh dari tindakan anarkis Pemda DKI Jakarta dengan alasan “pengentasan kemiskinan” ini dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Dalam kondisi yang serba terbatas dan darurat, hak-hak asasi perempuan dan anak lebih banyak dilanggar dan tidak dipenuhi. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan reproduksi tidak terpenuhi, selain hak untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan dan informasi dengan baik. Seperti yang terjadi pada kasus penggusuran kedua terhadap pemukiman nelayan di Ancol Timur pada tanggal 24 Oktober 2001, petugas Tramtib menunjukkan kekerasan dalam melakukan penggusuran dan pembakaran pemukiman nelayan tersebut. Perempuan dan anak-anak mengalami langsung kekerasan, intimidasi dan teror tanpa adanya perlindungan atau bantuan yang memadai.[10]  

 

Penggusuran tidak hanya menyisakan penderitaan fisik dan kerugian material pada rakyat miskin, tapi lebih jauh lagi dampak psikologis yang dirasakan oleh perempuan dan anak memberikan trauma yang berkepanjangan yang hal ini tidak terpikirkan oleh Pemda DKI Jakarta. Trauma menghadapi kekerasan dari tingkah laku petugas Tramtib ketika menghancurkan rumah dan perkampungan membekas dalam ingatan anak-anak dan perempuan. Ditambah lagi dengan tidak diberinya kesempatan pada mereka menyelamatkan barang-barang menambah penderitaan ini. Anak-anak kehilangan kesempatan sekolah karena perlengkapan sekolahnya musnah terkubur puing-puing rumahnya, anak dan perempuan tidak mempunyai akses pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi (Ps 13 UU No.7/1984). Ini semua tentu sudah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah melanggar konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Hak Perempuan. 

 

Perda 11/88 ini juga menjadi salah satu senjata yang paling ampuh dalam melakukan penertiban bagi para perempuan prostitut baik yang berada di lokalisasi maupun yang berada di jalanan. Pada saat dilakukannya operasi penertiban itu, seringkali para perempuan prostitut tersebut mengalami kekerasan (misal dengan dikejar, dipukul atau dicekal keras-keras tangannya serta pelecehan seksual berupa kata-kata dan pandangan tak menyenangkan). Dalam penertiban terhadap perempuan prostitut ini, jelas Pemda DKI telah menempatkan perempuan prostitut sebagai kriminal atau penyakit sosial yang harus diberantas. Selain itu, usaha pemulihan atau rehabilitasi yang dilakukan Pemda juga tidak betul-betul dilakukan, dimana dana untuk panti-panti sosial dan rehabilitasi hanya sebagian kecil saja dari seluruh dana APBD. Sehingga ketika di panti rehabilitasi itu para perempuan prostitut yang terjaring operasi harusnya mendapatkan pendidikan ketrampilan serta kebutuhan hidup yang layak dan sesuai dengan keputusan berapa lama mereka harus menjalani rehabilitasi tersebut ternyata hanya mampu dilayani beberapa hari saja karena panti-panti tersebut tidak bisa menanggung biaya operasionalnya.  

 

Pelanggaran ini berkaitan dengan dialihfungsikannya fasilitas umum dan fasilitas social untuk pembangunan yang berorientasi pada investasi. Dan yang perlu diingat dalam pelaksanaan Perda 11/88 ini, Pemerintah DKI Jakarta hanya sebatas melaksanakan saja padahal kalau memang ada niat baik dari Pemerintah harus ada penyediaan layanan umum dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta.   

 

 

IV.     Kritisi Pasal per Pasal 

 

1.   Dasar Hukum 

 

Perda ini perlu dikritisi karena selain jelas-jelas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia Perda ini juga melanggar berbagai aturan lainnya yang berada diatasnya. Seperti: 

 

1.         UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Ps. 36 yang menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”. Ps. 38 (1) yang menyatakan bahwa “ setiap warga negara sesuai dengan bakat dan kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak”, (2) setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”, Ps. 9 (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”, Ps. 30 menyatakan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan utnuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” 

 

2.    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terutama Ps. 1, 2, 3, 5, 6, 17, 3, 22, 23, 25. 

3.   Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR – 1974), Ps. 1 (1) yang menyatakan “semua rakyat mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri, atas kekuatan hak itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri”, Ps. 3 yang menyatakan “setiap negara peserta kovenan ini berusaha menjamin hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki atas nikmat dari semua hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam kovenan ini”, Ps. 6, 10, 11, 12. 

4.    Resolusi Majelis Umum 41/128 tanggal 4 Desember 19986 mengenai Deklarasi tentang Hak Atas Pembangunan, terutama Ps. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 

 

5.   UUD 1945 Ps. 27 (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

6.   CEDAW yang telah diratifikasi dalam UU No.7 tahun 1984 Ps. 14 ayat (2) butir h yang menyatakan “Lembaga-lembaga negara harus melakukan segala cara yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan … dan harus memastikan bahwa hak mereka … untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang layak, khususnya dalam kaitan dengan tersedianya perumahan”. 

 

7.   UU Agraria Pasal 6. 

8.   Konvensi Perdangangan Perempuan dan Eksploitasi Prostitusi. 

9.   Konvensi Hak Anak. 

 

10  Dokumen tentang Penggusuran Paksa dan Hak Asasi (Forced Evivtions and Human Right) yang diterbitkan The Office of high Commissioner for human Right PBB yang menyatakan “jika hak atas perumahan yang layak merupakan hak asasi yang nyata-nyata dilanggar ketika tindakan penggusuran paksa dilakukan, sesungguhnya masih ada lagi sejumlah hak yang dilanggar oleh tindakan itu”.   

 

 

V.  Penutup 

 

Perda 11 Tahun 1988 ini merupakan salah satu produk kebijakan yang tidak melihat realita yang terjadi di masyarakat. Bahkan terlihat bahwa kebijakan ini memuat kepentingan dari pihak tertentu karena sangat tidak mengakomodir hak-hak rakyat kecil. Kebijakan ini merupakan salah satu alat dalam usaha memiskinkan kelompok tertentu karena peraturan ini berisi pelarangan terhadap usaha perekonomian rakyat kecil dan semakin menyudutkan dan memarginalkan rakyat kecil dari pembangunan kota. Kelompok yang selama ini sudah dimiskinkan oleh struktur atau sistem yakni perempuan akan semakin mengalami pemiskinan karena akses ekonomi, politik, budaya dan informasi maupun kesehatan akan semakin tidak bisa terjangkau. Karena dalam prakteknya, kekerasan pembangunan lebih dirasakan oleh perempuan, dimana ketika perempuan dalam situasi yang serba terbatas kemudian harus lebih dibatasi lagi dalam menikmati pembangunan dan peran serta dalam pembangunannyapun dibatasi bahkan dihilangkan. Dalam kondisi yang serba terbatas tersebut, perempuan harus dihadapkan pada keadaan dimana dia harus berjuang hidup untuk kemajuan dan kesejahteraannya tanpa ada kesempatan yang mendukung dan memihak kepentingan mereka tersebut.   

 

Kebijakan pembangunan yang mengakomodir kepentingan rakyat miskin masih sedikit, sementara pemberlakuan Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta justru tidak mengakomodir kepentingan rakyat kecil. Perda ini juga telah banyak mendapat kritikan dan protes dari berbagai kalangan khususnya masyarakat dan LSM di Jakarta karena Perda tersebut secara substansial melanggar aturan yang lebih tinggi dan melanggengkan kejahatan kemanusiaan yang juga telah dipertontonkan Pemda selama ini atas nama ketertiban kota. Isi dari Perda tersebut juga sebagian besar adalah merupakan larangan bagi rakyat untuk berada di tempat-tempat umum sedangkan Pemerintah DKI sendiri tidak menyediakan fasilitas dan sarana maupun prasarana sebagai akibat dari pelaksanaan Perda tersebut. Oleh karena itu pencabutan terhadap Perda tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan sebagai gantinya adalah dibuat kebijakan baru dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan menjadikan catatan kritisi di atas sebagai referensi dalam membuat kebijakan baru tersebut.

 

 

Poin-poin yang di kritisi 

 

Bab

Kritisi / Masukan

Implementasi dari Perda No.11 Tahun 1988

Implementasi Perda yang seharusnya diberlakukan pada semua warga Jakarta dalam pelaksanaannya hanya mengatur masyarakat miskin saja, karena semua pasal dalam Perda ini ditujukan pada rakyat miskin kota. Perda ini memuat larangan-larangan orang berada ditempat umum yang sekiranya dapat mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat tanpa melihat latar belakang keberadaan rakyat miskin kota yang tidak mempunyai akses ke tempat-tempat yang dianjurkan yang notabene mesti mengeluarkan uang ekstra. Pasal-pasal yang memuat larangan di tempat umum bagi rakyat yang sebenarnya tidak relevan dan tanpa dasar itu dapat dijumpai di pasal-pasal (7), (8), (9), (10), (15), (16), (18), (23) dan (24).

Dalam Konsideran

Dalam konsideran menimbang tidak disebutkan bahwa dalam mewujudkan sutu ketertiban umum itu perlu juga dilakukan kerjasama antara warga dan Pemerintahnya dalam mengelola lingkungan hidupnya termasuk lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya. Selain itu juga Pemerintah melupakan hak aksesibilitas kota yang menjadi salah satu hak atas pembangunan dan ada jaminan bagi rakyat khususnya kelompok marjinal untuk bisa  terlibat sejak dalam proses maupun pemanfaatan hasil.

Dalam konsideran mengingat, hendaknya dimasukkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meskipun pada saat pembuatan belum ada UU ini, tetapi pada saat pemberlakuan Perda ini seharusnya sudah ditinjau ulang apakah Perda ini masih relevan dengan peraturan sekarang dan realita di masyarakat atau tidak dan juga apakah Perda ini bertentang dengan peraturan yang lain atau tidak.

Definisi Kepentingan Umum

Dalam Perda ini, definisi kepentingan umum tidak jelas dan eksplisit siapa atau apakah kepentingan umum itu. Yang jelas istilah kepentingan umum selama ini telah digunakan untuk menindas kelompok lemah dan terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan politik maupun informasi. Jadi yang dimaksud dengan kepentingan umum selama ini adalah “kepentingan  segelintir elit tertentu yang berkepentingan terhadap status quo”.

Bab 1: Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, semua yang dijelaskan merupakan suatu keputusan secara sepihak tanpa ada usaha untuk melibatkan rakyat yang menjadi obyek hukum dalam Perda tersebut. Definisi kepentingan umum hendaknya memasukkan kepentingan mayoritas rakyat miskin dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Definisi dari jalur hijau harus jelas dan menyebutkan kawasan apa saja yang termasuk dalam jalur hijau serta mempertimbangkan aksesibilitas rakyat miskin terhadap pembangunan kota. Definisi dari tingkah laku a susila juga harus lebih dijelaskan, karena merupakan nilai norma yang tidak bisa diukur dengan indikator yang sepihak, sehingga harus dirumuskan secara bersama dengan melibatkan masyarakat dan kelompok yang menjadi obyek.

Bab II : Tentang Tertib di Jalan dan Angkutan Jalan Raya

Dalam bab II yang terdiri dari 6 pasal (pasal 2 s/d pasal 7) mengatur tertib di jalan raya ini kurang relevan diterapkan karena dalam kenyataannya kondisi tertib di jalan telah berkembang di luar kendali dan pihak aparat sendiri termasuk pihak eksekutif lamban dalam merespon hal tersebut, bahkan terkesan membiarkan keadaan di luar kendali itu. Pembangunan jalan tidak lagi mendukung orang untuk tertib di jalan seperti tidak terawatnya / berfungsinya rambu lalu lintas, hilangnya pembatas ruas jalan karena pelebaran, perbaikan maupun peninggian jalan, terbatasnya halte pemberhentian bis, beralih fungsinya trotoar, halte dan ruas jalan yang hal tersebut di diamkan oleh aparat, bahkan dijadikan sumber pendapatan restribusi dan membuka peluang adanya praktek pungli. Aparat juga tidak konsisten dalam membuat rambu lalu lintas dan terkesan tidak siap menghadapi perkembangan yang terjadi di masyarakat. Konsekuensi dari Pemda terhadap pelaksanaan pasal ini adalah Pemda harus menjamin tersedianya tempat alternatif (perumahan dan lahan usaha), sarana prasarana bagi korban penggusuran berikut kompensasinya. Dalam pasal ini, Pemda DKI tidak memberikan alternatif tempat dan tidak mengatur sarana dan prasarana bagi korban penggusuran, juga kompensasi bagi korban penggusuran. Kepentingan Dinas selalu dijadikan alasan, sehingga memungkinkan terjadinya praktek Pungli jika ada mesyarakat yang terpaksa melakukan seperti apa yang disebutkan dalam pasal 7.

Bab III : Tertib Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum

Secara tidak sadar, Pemda DKI sudah membatasi akses rakyat untuk bisa menikmati taman dan jalur hijau karena itu semua merupakan kawasan terlarang bagi masyarakat umum, bahkan untuk memasukinyapun tidak diperbolehkan. Jadi Pemda DKI seperti membuat ‘taman dalam akuarium’, yang hanya bisa dipandangi saja oleh masyarakat. Jika benar-benar Pemda DKI ingin melaksanakan Perda ini, sebelum pemberlakuan, sarana dan prasarana (struktur maupun infrastruktur) dari Pemda sendiri harus sudah dibentuk dan dipersiapkan. Karena jika Perda ini dilaksanakan dengan sepenuhnya, justru akan menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat sendiri. Pasal ini tidak relevan karena hanya akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Jadi Pemda harus mengembalikan ruang publik dengan menyediakan areal-areal taman dan jalur-jalur hijau untuk dinikmati rakyat

Bab IV. Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Dalam bab IV ini terdapat 5 pasal (pasal 9 s/d pasal 13) yang mengatur penggunaan atau pemanfaatan lahan di sekitar sungai, saluran, kolam maupun lepas pantai. Bab ini juga berkaitan dengan Keputusan Gubernur dan Instruksi Presiden tentang Reklamasi Pantai, karena disitu justru diatur penggunaan lahan disekitar pantai khususnya untuk kepentingan industri. Dalam bab ini, Pemda DKI seperti lepas tangan dengan melarang orang bertempat tinggal di bantaran sungai dan sejenisnya. Padahal di Jakarta, rakyat kecil sudah mengalami marginalisasi diberbagai bidang termasuk pemukiman akibat dikalahkan oleh kepentingan pembangunan yang mengutamakan pembangunan fisik kota dan modernisasi. Rakyat kecil sebenarnya terpaksa tinggal di bantaran sungai karena memang kemampuan mereka hanya sampai disitu saja. Dengan bab ini mereka semakin tersisih dari kota dan tidak tahu harus dimana lagi bertempat tinggal karena Pemda DKI tidak memberikan solusi misalnya dengan pembangunan pemukiman sederhana, atau dengan penataan pemukiman. Kebijakan pembangunan pemukiman rakyat yang kemudian justru dibelokkan oleh pengusaha untuk membangun perumahan mewah juga menjadi penyebab mengapa rakyat miskin umumnya berada di pinggiran dan membangun rumah seadanya di lahan-lahan kosong yang masih ada karena harga rumah sudah tidak terjangkau lagi oleh mereka sebagai akibat dari orientasi pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi.

 

Bab ini juga mengatur penggunaan air, tetapi Pemda DKI Jakarta justru belum menyediakan pelayanan-pelayanan umum menyangkut penggunaan air ini seperti bak mandi umum ataupun pompa air umum (MCK umum). Sehingga rakyat kecil yang aksesnya terbatas untuk mendapatkan air bersih terpaksa menggunakan sumber air yang mudah didapat meskipun itu tidak layak seperti air dari sungai ataupun menampung air hujan. Selain itu Pemda DKI tidak melakukan mekanisme kontrol yang bagus terhadap peraturan penggunaan air tanah di wilayah DKI Jakarta seperti untuk kolam renang, sumur artesis dan semacamnya sehingga air tanah semakin sulit didapatkan.

Dalam pasal 11, masalah koordinasi antar instansi terkait dalam proyek perbaikan saluran dan pelengkap jalan lainnya menjadi pemicu terganggunya ketertiban umum meskipun itu untuk kepentingan dinas. Justru dengan dalih itulah pengerjaan proyek itu seperti melupakan kepentingan umum dan menjadi dilegalkan. Ijin gubernurpun kemudian diandalkan karena ijin baik tertulis dan tidak tertulis tidak dijelaskan lebih detail dan hal ini membuka peluang adanya tindak KKN. 

 

Maksud dari pelarangan pembuatan empang tanpa ijin juga harus lebih dijelaskan lagi. Justru untuk membangun kolam renang-kolam renang sepertinya dibebaskan dan tidak di atur. Kalau memang dengan alasan karena memakai lahan yang luas, kenapa untuk pembangunan pabrik yang memakan lahan, bahkan lahan produktif justru diperbolehkan. Kalau dilihat dari konteks lingkungan, justru untuk empang tidak akan merusak lingkungan khususnya struktur tanah..

Bab V. Tertib Lingkungan

Bab ini mengatur penangkapan binatang tertentu (langka) dan mengatur arena bermain masyarakat.

Pasal 15 yang melarang orang bermain di tempat-tempat umum ini mengingkari realita yang terjadi di Jakarta bahwa lahan untuk bermain dan refreshing yang terbuka yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak tersedia lagi di Jakarta. Kembali rakyat kecil terpinggirkan dalam hal bermain dan refreshing di kota karena semuanya harus diperoleh dengan uang yang tidak sedikit ketika kita ingin memperoleh kesenangan yang hanya sejenak itu. Pemda tidak bisa melarang sebelum dipenuhinya hak-hak rakyat dengan menyediakan ruang untuk bermain dan refreshing  khususnya bagi rakyat yang tidak mampu.

Bab VI : Tertib Usaha Tertentu

Bab VI ini terdiri dari empat pasal (pasal 16 s/d pasal 19) yang melarang atau membatasi rakyat untuk melakukan usaha tertentu yang selama ini merupakan usaha alternatif untuk menyambung hidupnya di Jakarta, dimana Jakarta sudah tidak mendukung lagi usaha perekonomian rakyat. Sudah jelas bahwa kebijakan perekonomian Indonesia tidak memihak rakyat kecil dengan lebih diberi peluangnya para pemodal besar (konglomerat) dengan fasilitas hutang luar negeri yang ditanggung oleh negara.

 

Ketika usaha-usaha perekonomian rakyat digusur, maka tempat-tempat usaha rakyat kecil menjadi terbatas bahkan tidak diakomodir oleh Pemda DKI. Usaha-usaha perekonomian rakyat kembali dikalahkan oleh usaha-usaha perekonomian bermodal besar. Semua usaha rakyat kecil seperti asongan, pedagang kaki lima, pengecer koran, penyemir sepatu dan lainnya bisa terjaring dengan pasal ini. Pemda dilarang / tidak boleh menggusur perekonomian rakyat, sebaliknya wajib melindungi serta mengusahakan hak rakyat atas lahannya yang sudah dibisniskan selama ini.

 

Pelarangan usaha transportasi becak dan sejenisnya di wilayah DKI Jakarta tidaklah tepat karena justru dalam usaha mengurangi dan mengantisipasi pencemaran lingkungan, transportasi semacam itu adalah yang ramah terhadap lingkungan. Tinggal pengaturan dan pembagian wilayah operasinya saja yang perlu diatur lebih lanjut. Karena kalau untuk di jalan raya dan jalan besar memang  tidak memungkinkan dioperasikan disana. Jadi dengan mengatur wilayah operasi transportasi yang ramah lingkungan itu, Pemda DKI Jakarta sudah membantu usaha perekonomian rakyat kecil.

Bab VII : Tertib Bangunan

Bab yang terdiri dari satu pasal yakni pasal 20 ini merupakan pasal yang semakin meminggirkan rakyat kecil, dimana rakyat kecil yang sudah tidak mampu membeli tanah dan mendirikan bangunan di kota karena harga yang tak terjangkau dan terkena penggusuran, kini harus terpinggirkan dan terusir dari daerah yang selama ini masih bisa dijangkau oleh mereka seperti di pinggiran kota, bantaran sungai, pinggiran rel dan lainnya.

Bab VIII : Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan

Bab yang memuat satu pasal yakni pasal 21 ini perlu dilihat lagi, karena realita dari masyarakat mengenai tinggi pagar sudah melebihi ketentuan yang di atur pasal ini yakni maksimal 11/2 meter dengan 1 meter bagian atasnya tembus pandang. Pada masyarakat sekarang ini sudah banyak pagar tembok atau teralis yang tingginya sekitar 2 meter dengan hampir semuanya tertutup atau tidak tembus pandang.

Bab IX : Tertib Sosial

Bab yang terdiri dari 4 pasal (pasal 22 s/d pasal 25) ini merupakan pasal  yang mengatur kehidupan social masyarakat. Tapi anehnya yang diatur justru masyarakat miskin seperti orang cacat, orang miskin, anak jalanan, perempuan dalam prostitusi dan semacamnya. Pelarangan tampil ke muka umum bagi orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat sangat tidak jelas maksudnya dan merupakan diskriminasi bagi orang-orang yang menderita penyakit yang masuk kategori tersebut di atas. Definisi dan Kriteria dari penyakit yang mengganggu pandangan dan meresahkan masyarakat tidak jelas. Pemda DKI Jakarta secara tidak langsung menutup dan melanggar hak aksesibilitas atas kota bagi penderita cacat dalan arti luas. Padahal sebagai warga negara mereka mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam pembangunan dan aksesibilitas kota.

 

Pasal 24 dan 25 sering dijadikan alat untuk ‘menertibkan’ --sering dengan penggunaan kekerasan-- para perempuan yang terlibat dalam prostitusi. Dengan demikian pasal ini telah membuat kelompok perempuan tertentu rentan terhadap kekerasan. Mereka dipandang secara  hitam putih dari sudut moralitas saja dan bahkan dikategorikan sebagai penyakit sosial yang harus dilenyapkan. Prakteknya, pasal ini telah melanggar Konvensi perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi yang pada pokoknya menempatkan perempuan yang terlibat prostitusi lebih sebagai korban dari struktur sosial ekonomi yang ada daripada sebagai kriminal. Jika benar-benar Pemda ingin mengentaskan kemiskinan, perempuan dalam prostitusi sebenarnya juga termasuk korban dari kemiskinan structural, sehingga sudah menjadi keharusan untuk mencari solusi secara structural terhadap permasalahan prostitusi bukan dengan memberangus mereka.

 

Pada kenyataannya, pasal 25 ini justru tidak menyentuh orang atau organisasi jaringan (mafia) yang menjadi germo / mucikari yang melakukan praktek perdagangan perempuan untuk eksploitasi seks. Padahal adanya pelacuran tersebut kebanyakan karena adanya usaha-usaha perdagangan perempuan / anak dan praktek penipuan yang melibatkan jaringan antar daerah / negara. Seharusnya lebih memperluas cakupan pelaksanaan bukan hanya sebatas pada pemilik bangunan, tetapi juga harus menyentuh para germo atau mucikari atau sindikat yang melakukan praktek perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seks. Jadi tidak mengkriminalkan perempuan dala prostitusi yang sebenarnya menjadi korban tersebut.

Bab X : Tentang Tertib Kesehatan

Bab yang terdiri dari satu pasal yakni pasal 26 ini melarang usaha atau praktek pengobatan tradisional atau alternatif selain kedokteran. Tapi dalam kondisi perekonomian yang buruk dimana subsidi kesehatan dicabut dan otomatis pengobatan dengan kedokteran sangat mahal biayanya, maka pengobatan tradisional dan alternatif lainnya merupakan pilihan terakhir. Apalagi sejarah pengobatan Indonesia adalah merupakan pengobatan tradisional. Yang lebih penting adalah pengelolaan dan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku pengobatan alternatif ini agar mengutamakan mutu dan keselamatan pasien, bukannya langsung melarangnya.

Bab XI : Tentang Ketentuan Pidana

Bab yang terdiri dari pasal 27 ini meskipun sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999, tetapi tetap tidak melihat realita dimana ketika misalnya dikenai pidana kurungan, berarti Pemerintah harus membangun lebih banyak lagi rutan karena yang akan terjaring lebih banyak dan tentu saja tidak cukup kalau hanya memakai rutan yang ada. Terus mengenai denda, itu merupakan jumlah yang kecil untuk ukuran sekarang dalam artian antara hukuman kurungan dengan denda tidak seimbang. Setiap orang pasti akan lebih memilih membayar denda yang hanya Rp.50.000,- daripada kurungan selama 3 – 6 bulan. Dan hal ini menyebabkan meningkatnya peluang untuk banyak-banyak melakukan operasi agar mendapatkan uang denda yang lebih banyak. Sedangkan hasil dari denda itu sendiri tidak jelas dan transparan penggunaannya untuk apa.

Bab XII. Pembinaan

Pembinaan memang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dibantu dengan masyarakat juga. Tetapi pembinaan yang bagaimana itu yang harus dipecahkan dan dirumuskan bersama dengan mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kalau pada dasarnya Perda ini sudah tidak adil yakni banyak mengatur masyarakat miskin, maka dalam pembinaanpun sudah tidak adil pula, hanya menjadi semacam formalitas. Karena idealnya pembinaan itu harus berkelanjutan tidak hanya berhenti sampai di satu titik saja. Sedangkan hal itu tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Untuk pembangunan investasi, kebijakan tersebut tentu saja merugikan sehingga pelaksanaan Perda ini menjadi sangat setengah hati saja.

Bab XIII. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh pegawai yang diserahi tugas (Kepolisian) bersama-sama dengan elemen-elemen dalam masyarakat yang ditunjuk secara demokratis.

Bab XIV. Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pegawai yang ditunjuk secara hukum dengan mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dan berprinsip pada penegakan hak asasi manusia.

 


[1] Lihat di “Ketidakadilan dalam Pembangunan” oleh Nico L. Kana, dalam “Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia”. Penerbit Kanisius. hal. 46

[2] Lihat, “Bisnis yang diaku pembangunan” dalam “Gagalnya Pembangunan”, karangan Andrinof Chaniago, penerbit LP3ES, Jakarta, 2000. 

[3]              Melalui Keppres ini, pemerintah dapat mengambil alih lahan yang sudah ditinggali rakyat selama bertahun-tahun dan mengkriminalkan mereka serta menggusur mereka tanpa harus berkewajiban memberikan ganti rugi.

[4] ELSAM, “Atas Nama Pembangunan, Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia”. Dalam hal ini penggunaan security approach oleh pemerintah berkaitan dengan penanaman modal termasuk modal asing yang menuntut jaminan keamanan dan stabilitas dari gangguan lokal yang membahayakan modalnya. Dalam pelaksanaannya, seringkali Militer dan Pemerintah mengabaikan hak-hak sipil dan politik dari masyarakat Indonesia dan lebih memihak pada kepentingan pemilik modal, hal.xxvii

[5] Proses Pemiskinan yang dimungkinkan oleh sistem atau struktur masyarakat yang ada yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya (kemiskinan struktural), tercermin dalam kelembagaan dan regulasi yang hanya memberi akses, pembuatan keputusan dan kontrol pada kelompok-kelompok tertentu, serta tidak adanya transparansi dan good governance. Kemiskinan struktural menghasilkan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau essensial sebagai manusia, meliputi kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang (kemiskinan majemuk). Lihat UPC dan KIKIS, ”Formulasi Bersama Rakyat Miskin Kota” dalam “Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural, Focal Point Rakyat Miskin Kota”. Merupakan Proceeding Dialog Nasional tentang Kemiskinan Struktural. hal.191

[6]               Lihat dalam “Wanita dan Pria di Indonesia 2000”, diterbitkan oleh BPS dan UNIFEM, hal.9

[7] LBH APIK Jakarta, “Hak Asasi Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah”. Lihat juga “Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia”. oleh oleh Baehr, Peter et al (Yayasan Obor Indonesia). hal. 335. ICESCR atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini dibuat untuk mengakui kebebasan dari ketakutan dan kekurangan yang hanya dapat dicapai kalau tercipta kondisi-kondisi dimana setiap orang menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politik.

[8] Lihat Kompas tanggal 25 Oktober 2001dalam “Penggusuran Nelayan di Ancol Timur, 350 Warga Kehilangan Rumah”.

[9] Lihat Warta Kota tanggal 21 Desember 2001 dalam “Ratusan Gubuk PKL UKI-Cawang Dihancurkan

[10]    Laporan Misi Pencari Fakta tentang Kekerasan Negara Terhadap Rakyat Miskin Kota Jakarta, 4-9 November 2001

 

--◊ Informasi ini dapat diperbanyak dengan mencantumkan sumbernya ◊--

© 2010, LBH APIK Jakarta; Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jakarta Timur 13540
Telp. 021-87797289, Fax.: 021 - 87793300, e-mail: apiknet@centrin.net.id