Yayasan
Lembaga
Bantuan Hukum
APIK Jakarta

 

Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jaktim 13540
 

Ph: 021-87797289
Fax: 021-87793300
apiknet@centrin.net.id


"APIK dalam Pelayanan, APIK dalam Pengelolaan"

 




LBH APIK Jakarta
adalah lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, —khususnya hubungan perempuan dan laki-laki— , dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.

         
 

◊●◊

 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
◊●◊
 
 

◊●◊

 

 

 

 

KERTAS POSISI USULAN REVISI
PERDA DKI JAKARTA No. 6 Thn 1993

TENTANG PRAMUWISMA
[1]

I.    Pendahuluan

 a.Tinjauan Umum

Secara umum,  keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT)   di Indonesia kurang mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak.  Padahal, sebagai pelaku kerja kerumah tanggaan mereka memiliki peran reproduktif sekaligus produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga.  Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan,  sangat jarang PRT yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Penindasan hak-hak PRT sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan PRT bukan sebagai manusia merupakan manifestasi dari praktek perbudakan domestik (domestic slavery). Dalam praktek ini, terjadi eksploitasi dan pemaksaan  kerja terhadap PRT.  Bukan hanya di Indonesia, praktek perbudakan domestik ini  telah dan terus menjadi fenomena global. Menurut ILO, sekitar 1,5 juta perempuan Asia bekerja diluar negeri baik secara legal maupun illegal. Buruh-buruh migran tersebut menghadapi resiko terjebak dalam perbudakan domestik. 

Terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi kehadiran PRT yaitu karena kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan.  Kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang alamiah melainkan disebabkan oleh perkembangan sistem kapitalisme dunia yang bersifat eksploitatif. Kebijakan ekonomi internasional tersebut diikuti oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat (adanya kemiskinan struktural).

Sebenarnya tidak semua pengguna jasa memperlakukan PRT  yang bekerja padanya dengan buruk. Beberapa  negara juga telah mengatur perlindungan hukum yang  memadai terhadap PRT seperti Malaysia, Singapore dan Thailand yang sudah memiliki jam kerja terbatas dan batasan pekerjaan yang jelas walaupun masih berlaku bagi warga negara mereka sendiri bukan untuk TKW asing (seperti Indonesia).

Dibutuhkan adanya kesadaran dari pemerintah dan pengguna jasa untuk memperbaiki nasib PRT, disamping kesadaran dari PRT sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagai contoh partisipasi aktif kelompok PRT secara politis adalah keterlibatan asosiasi PRT di Recife Brazil diberbagai peristiwa politik. Pengorganisasian PRT (maids) di Recife bermula menjelang kudeta militer pada tahun 1964 dengan adanya keterlibatan aktif pekerja urban terutama yang terpusat di ibu kota. Pada tahun 1980, berkembang asosiasi-asosiasi PRT baru . Isu terpenting yang mereka perjuangkan  adalah memperluas undang-undang perburuhan berdasarkan konstitusi baru dengan tuntutan hak-hak yang dijamin dalam konsitusi baru meliputi Hak untuk berorganisasi dalam asosiasi atau serikat professional, gaji minimum, pembayaran gaji setiap minggu, libur tahunan, cuti melahirkan, ulasan yang proporsional mengenai termin kerja dan kebebasan untuk mengundurkan diri. [2]

 

b.  PRT: pengkategorisasian kerja perempuan

Pembagian kerja seksual  dalam masyarakat patriarki telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik (pekerja rumah tangga), sejak masa kanak-kanak (peran sebagai anak perempuan) hingga dewasa (peran sebagai istri/ibu rumah tangga). Sebaliknya, laki-laki lebih diposisikan untuk berperan di dunia publik.  Pembedaan peran antar kedua jenis kelamin ini merupakan norma sosial yang diambil begitu saja (‘taken for granted’)  oleh individu-individu bahkan menjadi ‘konsep diri’ lewat proses sosialisasi yang berjalan terus menerus. Padahal dalam realitasnya, norma tersebut telah berdampak pada pembatasan akses perempuan ke dunia publik dan mengurangi penikmatan perempuan atas kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yakni dalam mengembangkan potensi dirinya. 

Salah satu variabel untuk mengeliminasi dampak tersebut diatas adalah intervensi negara atas nama kepentingan perempuan.[3] Artinya, bagaimana negara bisa berperan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk merubah norma-norma maupun nilai-nilai yang telah eksis selama ini. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia sejak masa Orde Baru memang telah berupaya mendorong peran perempuan di dunia publik, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi.

Seperti lewat kebijakan pengerahan pekerja rumah tangga ke luar negeri, buruh-buruh perempuan di pabrik-pabrik, dan memperkenalkan konsep ‘kemitrasejajaran’ laki-laki-perempuan (lewat GBHN) yang kemudian lebih dikenal dengan ‘peran ganda’ perempuan (karena lebih mendorong perempuan untuk berperan di publik tetapi dengan tetap mempertahankan peran domestiknya). Peran ganda ini juga diperkuat oleh UUP No. 1/1974, yang di satu sisi memberi peluang bagi perempuan untuk berkiprah di tengah masyarakat, tetapi di sisi lain tetap memposisikan mereka sebagai pengurus rumahtangga. Sehingga, dari beberapa kebijakan  tersebut, dapat disimpulkan, bahwa negara telah memperluas peran perempuan, dengan tetap mengukuhkan peran tradisionalnya.

Hal ini tentu saja membawa implikasi yang merugikan pada  perempuan, terutama ketika mereka bekerja/berperan di dunia publik. Beragam kebijakan, peraturan dan program yang ditujukan untuk pekerja perempuan, didasarkan pada asumsi-asumsi yang stereotype tersebut. Muncullah apa yang disebut feminisasi kerja, yakni pengkategorisasian kerja  perempuan yang dikaitkan  dengan nilai-nilai feminitas. Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan  atau bentuk-bentuk kekerasan seperti: beban berlebihan, diskriminasi upah, status kerja yang rendah dengan upah yang juga sangat rendah, tidak ada promosi, dan lain sebagainya. PRT adalah salah satu bentuk kerja yang paling mencerminkan fenomena diatas.

  

II.   Lemahnya perlindungan hukum  dan sosial bagi PRT  sebagai pekerja

 1.   Aspek Sosial

 a.      Relasi kekuasaan yang tidak seimbang

Hingga saat ini relasi kerja antara majikan dengan PRT didasarkan pada relasi kekuasaan  yang tidak seimbang yang mana memposisikan PRT sebagai subordinat dihadapan majikan. 

Posisi yang tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan  PRT terhadap majikannya (baca: pengguna jasa) secara ekonomis. Terlebih lagi mereka juga membutuhkan pekerjaan sehingga mereka  ‘rela’ diupah rendah. Dan akibatnya,  posisi tawar “pemilik modal” demikian mutlak berada diatas posisi PRT . Sedemikian sempitnya ruang bagi PRT untuk ‘menyuarakan’ kepentingan mereka menyebabkan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan terutama ketika mereka menghadapi perilaku kekerasan baik yang berasal dari majikan maupun penyalur yang mengambil keuntungan dari situasi ini. 

 

b.  Status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai

Karena dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah  pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi PRT dan minimnya upah yang mereka terima.

 

c.   Kultur masyarakat 

Permasalahan sosial yang dihadapi oleh PRT tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bias gender  dan juga sikap feodalistis baik feodalistis tradisional atau modern.

Dapat disimpulkan, bahwa selama konteks budaya masih bernuansa feodalistik-kapitalistik sama-sama memiliki kecendrungan mengarah pada suatu kondisi perbudakan (domestic slavery) yang menempatkan para PRT sebagai ‘budak-budak’ atau hamba sahaya yang diharuskan  mengabdi secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam  praktek perbudakan ini , seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya  dan sangat potensial menimbulkan kekerasan terhadap pihak yang tersubordinasi dalam hal  ini PRT.

 

d.   Pekerjaan yang dilakukan oleh PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan   produktif

Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh PRT sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa PRT sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama bagi pasangan yang keduanya bekerja disektor publik. Dalam hal ini, tugas-tugas domestik digantikan oleh pekerja rumah  tangga.

Namun, peran dan kontribusi PRT ini seringkali diabaikan oleh perencana pembangunan/pembuat kebijakan. Arti penting kerja ini seringkali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja kerumahtanggaan yang dianggap sebagai kerja “alamiah” perempuan.

Pada kenyataannya pekerjaan rumah tangga yang diidentikkan dengan kerja alamiah perempuan adalah wujud dari pembagian kerja berdasarkan gender (konstruksi sosial) dimana laki-laki diposisikan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar dan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar.

 

2.   Aspek Yuridis

a.   Adanya anggapan PRT bukan pekerja.

Anggapan ini misalnya tertuang dalam Putusan P4 Pusat No. 70/59/111/02/C tgl. 19 Desember 1959, pekerjaan PRT dikategorisasikan sebagai pekerjaan di sektor informal, maka perlindungan terhadap mereka pun berada diluar konteks hukum perburuhan. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Panitia Pusat menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persoalan-persoalan mengenai pembantu rumah tangga dan pekerjaan yang dikuasai oleh hukum adat. [4]

Kalau melihat definisi  buruh dalam UU No. 22/ 1957 (Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan),-- Buruh adalah mereka yang bekerja  pada majikan dengan menerima upah (pasal 1(a))--, maupun definisi pekerjaan dalam UU No. 12/ 1948 tentang Undang-Undang Kerja tahun 1948,--  pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah (pasal 1(a))--, maka PRT seharusnya masuk dalam konteks hukum perburuhan. Begitupun dalam aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya, seperti dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja[5].

Namun persoalannya, karena semua UU diatas tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya, tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.

Akibatnya sering terjadi pelanggaran hukum perburuhan sebagai berikut : adanya penyalah gunaan perjanjian kerja (misal: secara lisan dipekerjakan sebagai PRT namun ternyata dijadikan pekerja seks), tidak ada mekanisme dan sistem kerja  yang jelas (upah, jam kerja,dll), upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang (dapat dikatakan sebagai  kerja paksa  dan merupakan bentuk eksploitasi) serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, jaminan hari tua.

b.   Tempat Kerja PRT berpotensi menimbulkan  kekerasan

Lingkup kerja PRT yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai rana ‘privat’, membuat PRT tidak terlindungi jika mereka mendapatkan penganiayaan dari majikan.  Karena sampai saat ini masyarakat luas juga aparat hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang berada di dalamnya, tak terkecuali PRT sebagai permasalahan non publik atau permasalahan domestik (rumah tangga) yang tidak perlu diintervensi oleh orang luar.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas (relasi kerja yang dibangun atas hubungan kekuasaan yang timpang, penghargaan yang rendah terhadap status PRT dan lingkup kerja yang spesifik) membuat PRT rentan dengan beragam bentuk kekerasan.

Text Box: 7
Text Box: 8

Dari berbagai data mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap PRT menunjukkan sampai saat ini perlindungan hukum terhadap PRT masih sangat lemah. Ada dua hal: Pertama, perlindungan hukum berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaannya atau menyangkut profesi sebagai PRT (wilayah hukum perburuhan), dalam hal ini PRT dianggap bukan pekerja dan karenanya di posisikan di luar konteks perburuhan. Kedua, perlindungan hukum sehubungan dengan kekerasan yang dialami karena jenis kelaminnya dan karena sifat pekerjaannya di lingkup domestik (Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai wilayah hukum pidana) . PRT yang pada umumnya kaum perempuan ini sangat rentan mengalami kekerasan karena jenis kelamin mereka.  

Adapun Data Kekerasan terhadap PRT selama tahun 2001 dapat dilihat sebagai berikut: 

Kasus-kasus PRT yang Terdokumentasikan
(Pubdokin, LBH APIK Jakarta)
Januari-Desember 2001

 

 

Penganiayaan

 

Pembunuhan

 

Perkosaan

Lain-lain

(Pembunuhan tidak jelas, kecelakaan kerja, penusukan)

Jan

-

1

-

 

Feb

2

-

-

 

Mar

-

1

-

 

Apr

2

-

-

 

Mei

1

6

-

 

Jun

-

2

-

 

Jul

1

-

-

 

Agt

2

-

-

2 (kecelakaan kerja)

Sept

6

-

2

 

Okt

-

1

-

 

Nov

1

1

1

 

Des

-

1

-

1 (penusukan), 1 (tdk jelas)

Jml

15

13

3

Text Box: 10

 4

Sementara itu, data-data  penanganan kasus PRT oleh LBH APIK menunjukkan  bahwa memang PRT sangat potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga (terutama majikan dan anak majikan) tempat PRT bekerja.   Seperti pada thn 2001, LBH APIK melakukan pendampingan kasus penganiayaan  Jumiati yang dilakukan oleh majikannya  (mayor) di tingkat Pomdam.    Kasus penyiksaan terhadap Jumiati terungkap setelah  seorang PRT yang bekerja dirumah tersebut membakar diri karena tidak sanggup menahan siksaan. Sebelumnya, pada tahun 1999 LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan kasus pencurian dimana seorang PRT (TH) menjadi terdakwa dan akhinya diputuskan bersalah. Dari kedua kasus tersebut sebenarnya terdapat sebuah permasalahan hukum lain yaitu tidak adanya tanggung jawab penyalur walaupun telah mengambil keuntungan dari PRT yang berhasil disalurkannya. [6](gaji pertama TH . Keduanya bekerja dengan Praktek percaloan seperti yang dialami Jumiati (oleh calo ia disalurkan ke  sebuah Yayasan Penyalur )

Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang memberi perlindungan menyeluruh terhadap bentuk-bentuk kekerasan seperti perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, dan khususnya kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Seringkali PRT harus menanggung akibat kekerasan yang dialami oleh mereka (reviktimisasi), misalnya akibat menjadi korban perkosaan , menghadapi  tuduhan membuang atau membunuh bayi, atau karena melakukan aborsi.

 

 III. Kondisi PRT di DKI Jakarta dan keberadaan Perda No. 6 thn 1993

a.   PRT di DKI Jakarta

 1.  Konteks historis

Fenomena PRT di Jakarta memiliki perkembangan sejarah tersendiri yang dapat terbagi menjadi tiga tahap:

a. Berawal pada adanya praktek perdagangan budak pada awal abad ke-19 dimana pada masa ini menjadi suatu model dan gengsi di kalangan keluarga Eropa, terutama Belanda, di Batavia untuk mempunyai satu atau beberapa orang budak. Kemudian beralih pada tatanan feodalistik kolonial pada akhir tahun 1812 (saat berakhirnya perdagangan budak).   Para budak diperlakukan sebagai pembantu sesuai hukum Belanda yang menempatkan orang Bumi Putera sebagai warga kelas ketiga.

b. Pada awal kemerdekaan, di Jakarta, Elit dan kelas menengah dibangun oleh Bangsa Indonesia sendiri yang kebanyakan berasal dari pulau Jawa. Rumah tangga mereka pun tidak lepas dari kehadiran PRT sebagai bagian dari klintelisme pedesaan yang masih lekat. Pada masa ini pembantu bekerja dengan prinsip menghamba.

c. Di tahun 1970-an  (sejak Jakarta mulai terintegrasi pada sistem ekonomi kapitalis dunia di tahun 1970-an), fenomena pembantu mulai mendapati warna rasional. Pada era ini banyak orang desa, terutama perempuan, datang di Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga. Mereka datang tidak lagi dalam sistem hubungan murni klintelisme. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Bahkan, banyak bermunculan "biro jasa" yang mengelola penyaluran mereka.

Berdasarkan pekembangan historis PRT, dapat diamati pergeseran pola hubungan ‘majikan’ dan  PRT dan distorsi perlindungan hukum terhadap PRT akibat pola hubungan yang didasari konsep pengayoman atau ‘patron client’ setelah zaman kolonial. Pada masa pemerintah kolonial Belanda (setelah berakhirnya perbudakan) terdapat perlindungan hukum bagi PRT berdasarkan Stb. 1825 No. 44 yang  mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pembantu.  Peraturan ini diubah dengan Stb. 1879 No. 25 yang pada pokoknya memberlakukan pasal 1601-1603 KUHPerdata (lama) bagi golongan bumi putera. Pasal- pasal ini menempatkan hubungan kerja antara pelayan (PRT) dengan majikan sebagai hubungan sewa menyewa. Selain itu para majikan juga diwajibkan untuk mendaftarkan perjanjian kerja yang dibuat dengan pelayan kepada residen.[7]

Dengan  demikian, sangat jelas bahwa peraturan tersebut telah menempatkan hubungan kerja PRT dan majikan dalam sistem hubungan kerja formal dengan adanya perjanjian kerja serta adanya sistem pengupahan. Peraturan tersebut juga menyiratkan bahwa masalah PRT adalah masalah publik dan diatur dalam hukum publik.

Dalam perkembangannya, hubungan pengupahan yang rasional antara PRT dan ‘majikan’ dikaburkan dengan hubungan yang bersifat kekeluargaan atau pengayoman. Dalam budaya Jawa, misalnya, dikenal istilah ‘ngenger’ yang artinya menitipkan jiwa raga pada seorang majikan. Atau dengan adanya sistem hubungan  pengabdian yang berkembang dalam masyarakat feudal.

Implikasi lebih jauh, pada umumnya masyarakat dan juga pemerintah menganggap bahwa hubungan kerja antara PRT dengan’majikan’ bukan merupakan hubungan kerja yang masuk dalam jangkauan perlindungan hukum perburuhan.  Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sikap pemerintah yang menyatakan bahwa PRT bukan buruh biasa, dapat ditemukan dalam putusan Putusan P4 Pusat No. 70/59/111/02/C tgl. 19 Desember 1959.

Terakhir, selain hubungan  antara PRT dengan majikan  yang bersifat  patron- client sudah mulai ada hubungan mengarah kepada hubungan yang bersifat rasional (seperti pada zaman kolonial) berupa hubungan kontrak. Hubungan kontrak adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.  Dalam hal ini diakui adanya hubungan produksi dimana PRT dianggap  sebagai tenaga kerja yang menghasilkan jasa.

 

b.   Kondisi PRT di DKI Jakarta

Hingga kini belum ada data-data yang pasti mengenai kondisi  PRT (baik dari segi kuantitas maupun aspek lainnya) di daerah DKI Jakarta. Estimasi penelitian Unika Atmajaya dan ILO-IPEC melalui rapid assessment memperkirakan jumlah PRT di Jakarta 1, 4 juta dan 55% diantaranya adalah PRT anak atau sekitar 600.000 (1995). Rapid assessment tersebut menggunakan asumsi 50% rumah tangga di Jakarta menggunakan PRT.

Lebih lanjut, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  RDCMD-YTKI bekerja sama dengan FES diketahui bahwa sebagian besar  PRT bekerja di Jakarta karena faktor ekonomis.   Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Alasan menjadi PRT

No.

Alasan

%

1.

Mencari nafkah

69,5

2.

Mempunyai tanggungan

48,5

3.

Ada masalah di kampung

4,0

4.

Ikut teman

9,0

5.

Mencari Pengalaman

45,0

6.

Ingin ke kota

10,0

7.

Susah mencari kerja

9,5

8.

Kemauan sendiri

1,0

9.

Mencari kepuasan

0,5

10.

Agar bisa mandiri

2,5

11.

Dirayu calo

1,0

 

DKI Jakarta sebagai ibu kota Jakarta secara ekonomis memang menarik banyak pendatang yang bertujuan untuk mencari nafkah, tak heran jika mereka memiliki ketergantungan secara ekonomis kepada pengguna jasa.

 

IV.     Perlunya optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap PRT

a.   Kerangka Hukum Perburuhan

Sebagai buruh, PRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum perburuhan. Dalam konteks perlindungan HAM universal, DUHAM telah mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk terhadap segala jenis praktek perbudakan.

Khusus mengenai perlindungan terhadap buruh, dalam konteks hukum Internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi inti ILO mengenai Hak-hak mendasar dalam pekerjaan yaitu:

  1. Konvensi ILO no. 87 tentang Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak berorganisasi (diratifikasi dengan Kepres RI no 83 thn 1998);

  2. Konvensi ILO no. 98 mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi  dan untuk berunding bersama (diratifikasi dengan UU RI no. 18 thn 1956);

  3. Konvensi ILO no. 29 mengenai kerja paksa atau wajib kerja 

  4. Konvensi ILO no. 105 tentang penghapusan kerja paksa (diratifikasi dengan UU RI no 19 th 1999);

  5. Konvensi ILO no. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya (diratifikasi dengan UU RI no. 80 thn 1957);

  6. Konvensi ILO no 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (diratifikasi dengan UU RI no. 21  thn 1999);

  7. Konvensi ILO no. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (diratifikasi dengan UU RI no. 20  thn 1999);

  8. Text Box: 15
Konvensi ILO no. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (diratifikasi dengan UU RI no. 1  thn 2000).

Perempuan adalah jenis kelamin mayoritas PRT. Ketentuan Hukum Internasional mendasar yang mengatur perlindungan terhadap perempuan adalah adalah Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) . Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan UU RI no. 7 thn 1984.

Selain berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut diatas, kritisi yang akan dilakukan adalah secara struktur-hirarkis berdasarkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi hingga prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuhan. Ketentuan-ketentuan mendasar tersebut adalah:

  1. Pasal 27 (1) dan (2)  UUD  1945

  2. Tap MPR RI No. IV/ MPR/1999 tentang GBHN Th. 1999-2004  (Bab IV  Arah  Kebijakan B. Ekonomi point 18)

  3. UU RI No. 39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia

  4. UU No. 80/ 1957 tentang pengupahan yang sama antara pekerjaan yang sama nilainya (UU Ratifikasi   Konvensi ILO No.100 th. 1951)

  5. UU No. 1/1951 tentang berlakunya UU Kerja No.12 Th 1948

  6. UU No. 3 th 1992 tentang Jaminan  Sosial Tenaga Kerja

  7. UU No. 1 thn 1970 tentang Keselamatan Kerja

 

b.   Kritisi dan Usulan Revisi Perda no. 6/93

Satu-satunya peraturan yang mengeksplisitkan PRT sebagai pekerja adalah Perda DKI Jakarta No. 6/ 93 yang menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah, dan lebih jelas lagi dilihat dari lembaga yang menangani masalah PRT yaitu Dinas Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat ditegaskan bahwa hubungan kerja antara PRT dengan majikannya (pengguna jasa) adalah hubungan kerja yang formal dan kontraktual.

Namun, Perda ini hanya terbatas berlaku di Jakarta dan itupun belum implementatif, karena sosialisasi yang kurang. Perda ini pun memuat beberapa kelemahan mendasar dan karenanya perlu dikritisi dan direvisi  agar sesuai dengan  kebutuhan dan kepentingan PRT.

Di daerah DKI Jakarta, selain Perda No. 6 thn  93 terdapat ketentuan pelaksana yang berkaitan dengan pramuwisma (PRT) yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1099 Thn 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan kesejahteraan Pramuwisma di  DKI Jakarta;

  

Anatomi  Perda No. 6 thn 1993

 

No.

Pokok-pokok isi Perda

Keterangan

1.

Tugas Pemda DKI Jakarta:

1.   Memungut retribusi dari pengguna jasa untuk biaya pembinaan kesejahteraan pramuwisma sebesar Rp. 2500 setiap orang pertahun [Pasal 18 ayat (2)a Perda].

2.   Memungut retribusi untuk izin operasional Badan Usaha sebesar Rp. 500.000 [Pasal 18 ayat 2 (b) Perda] 

Text Box: 17

 

 

Diatur lebih lanjut dalam Kepts Gubernur no. 1099 thn 1994, yaitu:

  1. Mendata badan usaha, pengguna jasa dan pramuwisma

  2. Memberi bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan terhadap upaya  kesejahteraan pramuwisma

  3. Memberi surat izin operasional badan usaha

  4. Melakukan pelatihan ketrampilan kepada calon pramuwisma sebagai upaya peningkatan ketrampilan bagi kepramuwismaan.

  5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang kesejahteraan Pramuwisma

2.

Kewajiban Badan Usaha Penyalur Tenaga Kerja Pramuwisma (pasal 4, 5, 6,14  Perda):

  1. Menyediakan tempat penampungan

  2. Melatih calon pramuwisma

  3. Memelihara kesehatan calon pramuwisma selama penampungan

  4. Mempunyai izin operasional

  5. Menjamin Pramuwisma bekerja minimal 6 bulan

  6. Membuat laporan secara tertulis setiap 6 bulan

  7. Menyalurkan berdasarkan permintaan

  8. Membuat ikatan kerja antara pengguna jasa dengan pramuwisma dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak

Diatur secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1563 Thn 1989 tentang ketentuan penyelenggaraan  usaha pengadaan tenaga kerja pembantu rumah tangga (pramuwisma) di wilayah DKI Jakarta.

3.

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

 

Hak (pasal 12):

Dibantu oleh Pramuwisma dalam hal pekerjaan rumah tangga dengan baik

 

Kewajiban (pasal 10):

  1. Memberi upah, makan, minum dan cuti tahunan

  2. Memberi pakaian min. 1 stel setahun

  3. Memberikan bimbingan dalam mengerjakan tugas-tugas yang menyangkut keselamatan kerja

  4. Menyediakan ruang tidur yang layak

  5. Memberikan perlakuan yang manusiawi

  6. Memberi kesempatan beribadah

  7. Memberi pemeliharaan kesehatan yang sifatnya ringan

  8. Melaporkan kependudukannya kepada Kelurahan

  9. Melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk, bila mendapatkan pramuwisma secara langsung

 

 

 

 

 

 

Kewajiban Pengguna Jasa merupakan hak PRT. Dalam ketentuan pasal 10 ini sangat jelas bahwa pemberian hak terhadap PRT tidak memadai, seperti tidak ada ketentuan syarat ruang tidur yang memenuhi standar kesehatan dan bantuan pemeliharaan hanya bagi penyakit ringan saja.

 

 

4.

Hak dan Kewajiban Pramuwisma:

 

Hak :

Semua hal-hal yang menyangkut kewajiban penyalur dan majikan terhadap pramuwisma menjadi hak-hak dari pramuwisma

 

Kewajiban (pasal 12) :

Setiap pramuwisma mempunyai kewajiban membantu pekerjaan rumah tangga dengan baik

 

5.

Penyelesaian Perselisihan (pasal 1 )

Dalam hal terjadi perselisihan antara pramuwisma dan pengguna jasa, badan usaha dan pengguna jasa, pramuwisma dan badan usaha diupayakan penyelesaiannya melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Ide pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma adalah baik, perlu diaktifkan dibawah pengawasan Disnakertrans Pemda DKI

6.

Persyaratan pramuwisma (Pasal 13)

  1. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter

  2. Usia minimal 18 tahun

  3. Izin orang tua/wali bagi pramuwisma yang berumur 15 tahun sampai 18 tahun

  4. Jujur, disiplin dan sopan

  5. Memiliki keterampilan untuk bertugas sebagai pramuwisma

  6. Memiliki identitas yang jelas dan surat keterangan kelakuan baik

  7. Izin dari suami bagi pramuwisma yang telah mempunyai suami

 

7.

Larangan bagi Penyalur (pasal 8 Perda)

  1. Memungut biaya dalam bentuk apapun dari PRT

  2. Menyalurkan PRT melalui calo/ perantara

  3. Menyalurkan PRT keluar wilayah DKI Jakarta

 

8.

Sanksi    (pasal 27)

Pelanggaran yang dilakukan oleh majikan atau penyalur atas hak-hak PRT dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000, 00

 

Dari keseluruhan ketentuan XV Bab 31 pasal dalam Perda tersebut terdapat beberapa catatan penting tentang Perda  yaitu:

1.      Pemakaian Istilah

Penggunakan istilah Pramuwisma dalam Perda ini -yang diasumsikan untuk memperhalus istilah PRT yang sudah popular di masyarakat-, akan berpotensi mengaburkan permasalahan PRT. Seharusnya istilah yang  dipakai adalah Pekerja Rumah Tangga karena memiliki makna yang lebih jelas dan tegas bahwa PRT adalah salah satu jenis pekerjaan dalam konteks hukum perburuhan. 

 2.      Definisi

Belum ada definisi yang jelas dan tegas untuk memberikan pengertian pemakaian istilah pekerja, pekerjaan, hubungan kerja dan perjanjian kerja. Perda hanya memberikan definisi sebagai berikut:

Pramuwisma adalah tenaga kerja pembantu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah. Definisi ini masih menggunakan istilah pembantu rumah tangga dan tidak  menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembantu rumah tangga, dan hanya menyebutkan melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa menyebutkan bekerja pada siapa, dengan demikian sepertinya menghilangkan unsur dibawah perintah yang merupakan unsur pengertian buruh dalam hukum perburuhan.

Badan Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum dan melakukan kegiatan pengadaan serta penyaluran tenaga kerja pramuwisma di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Dalam hal ini penyalur PRT hanya terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum tanpa melihat adanya orang atau individu yang menjadi penyalur.

Pengguna Jasa adalah Penduduk Daerah Khusus Ibukota yang menggunakan tenaga kerja pramuwisma. Definisi ini begitu luas, tidak memberi batasan pengguna jasa pada lingkup rumah tangga tertentu.

 

3.      Hak-Hak PRT

Dalam Perda Perlindungan terhadap hak-hak PRT  bersifat minimalis , dari 31 pasal-  pasal yang menyentuh masalah perlindungan terhadap PRT adalah hanya pasal 4, 5, 6 dan 10, 13.  Pasal-pasal tersebut tersebar dibeberapa bab dan tidak ada bab khusus yang  mengatur perlindungan hak-hak PRT. Seharusnya, Perda lebih memberi perhatian terhadap masalah ini dengan memberikan porsi yang lebih besar dalam ketentuan pasal-pasalnya. Kelemahan Perda dalam hal perlindungan hak-hak PRT adalah tidak mengatur sistem pengupahan (upah minimum), tidak mengatur waktu istirahat/libur/lembur/cuti-cuti lain diluar cuti tahunan,tidak mengatur hak-hak strategis PRT sebagai warga negara seperti hak untuk bisa berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat.

 

4.       Persyaratan Pramuwisma

Beberapa masalah dalam persayaratan pramuwisma yang dicantumkan oleh Perda adalah pertama, mengenai persyaratan terampil: tidak ada ukuran yang jelas untuk persyaratan terampil. Sehingga  memberi peluang bagi majikan untuk memberi penilaian atau ukuran terampil secara subjektif berdasarkan kepentingannya sendiri. Persyaratan seperti ini juga terkesan mengada-ada atau tidak sesuai dengan realitas, dimana kebanyakan PRT berasal dari kalangan masyarakat bawah pedesaan, yang hidup dalam kondisi pas-pasan, tidak mengenal tekhnologi dalam rumah tangga yang modern. Sehingga adanya persyaratan seperti ini akan mudah dipakai untuk keluarga lapisan menengah ke atas untuk menuntut kemampuan PRT, sementara menghargai rendah kemampuan mereka.  Kedua, persyaratan berupa izin dari suami tak lain menunjukkan pensubordinasian perempuan (istri) dalam keluarganya.

 

5.   Orientasi Perda adalah kepentingan Pemda itu sendiri  (Retribusi daerah)

Perda hanya dijadikan sarana untuk memungut retribusi. Perda tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan Pemda dalam menaikkan PAD dengan menarik retribusi dari penyalur.   Gambaran lain saratnya kepentingan Pemda dalam Perda ini adalah dimuatnya ketentuan-ketentuan seperti mekanisme pemungutan, pembayaran cicilan, dll. Dengan demikian, secara keseluruhan isi Perda ini belum berpihak kepada kepada kepentingan PRT dan sebaliknya menguntungkan penyalur-majikan dan terutama Pemda.

  

6.   Tidak ada pengaturan tentang perlindungan terhadap PRT anak

Perlindungan terhadap hak-hak anak sangat penting diperhatikan mengingat posisi mereka yang lemah dan belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak Anak thn 1989, Konvensi-konvensi ILO tentang Pekerja Anak yaitu Konvensi ILO No. 138 th 1973 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja  dan konvensi ILO No. 182 th 1999 tentang penghapusan segera bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Perda, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi-Konvensi Internasional tersebut. Jadi, penyusunan revisi Perda harus berperspektif perlindungan hak anak khususnya anak perempuan.

Text Box: 22

 

7. Perjanjian Kerja

Kelemahan dalam Perda ini adalah tidak ada jaminan PRT harus terlibat dalam kontrak sebagai syarat pembuatan kontrak (realitasnya banyak kontrak dibuat tanpa sepengetahuan PRT) dan Perda mengasumsikan posisi yang setara antara majikan-PRT dalam “azas kebebasan berkontrak.”

 

8.   Sanksi Hukum

Sanksi hukum yang minim terhadap pengguna jasa dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak PRT  dan tidak ada sanksi minimal

 

9.   Fungsi Pengawasan      

Fungsi Pengawasan tidak bisa dipraktekkan, karena peraturan yang dirujuk (UU No.3/ 1951 tentang Pengawasan Perburuhan) tidak mencakup lingkup kerja rumah tangga. Tidak ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan adanya tindakan cepat yang dapat diambil jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tempat PRT bekerja.

 

10. Soal penyalur:  

Penyalur adalah pihak yang seharusnya memiliki komitmen moral untuk melindungi PRT yang disalurkannya. Pada kenyataanya sering terjadi penyalur menjadi pelaku penipu PRT maupun calon majikan semata-mata demi keuntungan komersial. Komersialisasi yang menempatkan PRT sebagai “barang dagangan” sehingga rentan terhadap praktek perdagangan perlu dicegah, untuk itu perlu ketentuan  yang tegas mengenai masalah penyalur ini.

Untuk mengadakan perubahan sosial terhadap kondisi ini dirasakan perlu adanya suatu perangkat hukum yang mampu melindungi kepentingan dan hak-hak PRT agar terhindar dari tindakan yang eksploitatif dan diskriminatif khususnya PRT di DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah kerja LBH APIK Jakarta, dan dengan ini kami mengusulkan revisi terhadap Perda No.6 Thn. 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta.  

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut diatas, kami mengusulkan ketentuan-ketentuan sbb:

1.      Usulan-usulan Revisi atas Perda

No.

Isi Perda

Usulan Revisi dan Keterangan

1

Istilah

Pekerja  Rumah Tangga

Text Box: 3

 2.

 

Definisi-definisi

 

PRT adalah setiap orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh imbalan.;

 

Pengguna jasa adalah orang atau beberapa orang dalam rumah tangga yang memberi kerja dan tidak berbentuk badan hukum;

 

Pekerjaan adalah pekerjaan kerumahtanggaan yang berhubungan dengan urusan Rumah Tangga; Adapun pekerjaan kerumahtanggaan yang dilakukan  meliputi:

  1. Memasak untuk keluarga (Cathering);

  2. Mencuci pakaian (Laundry) dan menyetrika;

  3. Membersihkan rumah bagian dalam (House keeping) dan bagian luar (Home services).

  4. Menjaga rumah (security)

  5. menjaga anak (baby sitting), dan

  6. Pekerjaan kerumahtanggaan lainnya sepanjang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang disepakati oleh Pengguna jasa dan PRT

Text Box: 24

Hubungan kerja adalah hubungan yang timbul karena adanya perjanjian kerja antara PRT dengan pengguna jasa guna melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan mendapatkan upah. Hubungan kerja dapat meliputi hubungan kerja penuh waktu dan paruh waktu. PRT juga dapat menentukan akan memilih untuk tinggal di dalam atau diluar rumah tangga (tidak menetap).

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara PRT dengan majikan baik secara lisan maupun tertulis baik untuk paruh waktu atau penuh waktu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

 3.

 

Hubungan Kerja

 

Perjanjian Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hak-hak PRT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewajiban PRT

 

 

 

 

 

 

Hak Pengguna Jasa

 

 

 

 

 

Kewajiban pengguna Jasa

 

 

 

Mengarah pada hubungan yang formal dan kontraktual.

Jika Perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka harus ada mekanisme yang jelas agar PRT tetap terlindungi, seperti adanya keharusan Pengguna Jasa untuk melaporkan/ memberitahukan ke pihak Kelurahan/ Kecamatan bahwa ia mempekerjakan PRT di rumahnya dan ada formulir tertentu yang harus diisi. PRT harus mengetahui dan memahami isi perjanjian kerja yang dilakukan secara tertulis (bagi PRT yang tidak bisa baca tulis dapat dibacakan oleh orang yang dipercaya);

Pada prinsipnya  Perjanjian kerja dilakukan secara langung antara PRT dan Pengguna Jasa (PJ), namun dalam hal PJ memperoleh PRT dari Penyalur maka Perjanjian yang dibuat terdiri dari:

  1. Perjanjian antara PRT dengan PJ;

  2. Perjanjian antara PRT dengan Penyalur;

  3. Perjanjian antara PJ dengan Penyalur.

 

  1. Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi kerja yang terus menerus dengan adanya pembatasan waktu kerja. Waktu kerja disesuaikan dengan perjanjian apakah PRT akan bekerja paruh waktu atau penuh waktu. Jika PRT bekerja penuh waktu maka jam kerja PRT adalah maksimal  12 jam sehari

  2. Pemberian waktu istirahat/ libur:

a.  Minimal 1/2 jam setelah 4 jam kerja berturut -turut (waktu  kerja efektif)

b.  Minimal 1 hari dalam seminggu (libur mingguan)

c.  Text Box: 25
Libur pada hari-hari libur nasional

  1. Perlindungan terhadap hak-hak reproduksi PRT perempuan, yaitu Hak atas cuti haid, cuti hamil hingga cuti tahunan dengan tetap menerima upah dan bebas dari ancaman PHK.

  2. Upah sesuai dengan Upah Minimum PRT  Propinsi Bagi Buruh di DKI Jakarta.

  3. Upah lembur,  pengaturannya diatur lebih lanjut dalam SK Gubernur

  4. THR

  5. Berhak atas jaminan hari tua, jaminan sosial, bantuan sosial, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

  6. Berhak berorganisasi, membentuk  dan menjadi anggota serikat pekerja. 

  7. Berhak atas rasa aman dan keselamatan di lingkungan kerja, termasuk mendapat ruang kamar yang layak, nyaman dan terjaga privacynya (perlindungan atas kepentingan pribadinya) serta makan dan minum yang layak;

  8. Bantuan hukum dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Mendapatkan bantuan hukum adalah hak setiap WN termasuk PRT. Dalam hal ini perlu ditegaskankan bahwa pentingnya  memberikan bantuan hukum karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang menempatkan PRT sebagai korban. Pelaksanaannya  menjadi tanggung jawab Pemda, dan Pemda dapat  bekerjasama atau membentuk jaringan dengan unsur masyarakat (LSM/ LBH).  

  9. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan atau kepercayaannya

  10. Pesangon dan ganti rugi apabila di PHK. (Besarnya PHK akan ditentukan kemudian).

  11. Mendapatkan pendidikan, pelatihan atau bimbingan berkenaan dengan kerjanya tanpa dikurangi sedikitpun hak-haknya.

  12. Berhak mendapatkan KTP sebagai penduduk Jakarta (seperti KTP Musiman)

  13. Berhak atas perlakuan non diskriminasi upah antara  Wajib memperlakukan PRT sebagai pekerja

 

  1. Melaksanakan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan Pengguna Jasa;

  2. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan pengguna jasa dan anggota keluarga/ rumah tangganya.

 

  1. Pelaksanaan pekerjaan rumah tangga  oleh PRT sesuai dengan kesepakatan;

  2. Keamanan dan keselamatan bagi PJ dan  anggota keluarga/ rumah tangganya.

 

  1. Wajib memperlakukan PRT sebagai pekerja,  memenuhi dan melindungi hak-hak PRT sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

  2. Memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada PRT yang disesuaikan dengan kemampuan PRT dan dengan cara manusiawi.

4.

Lembaga-lembaga

Keberadaan Badan Usaha Penyalur yang mengutamakan keuntungan potensial menjerumuskan PRT dalam perdagangan. Sebenarnya keberadaan penyalur dapat dipertahankan dengan syarat lembaga penyalur melaksanakan kewajibannya secara professional, meminimalisir tempat-tempat penampungan dan adanya pengawasan yang serius.

Sebaiknya, perlu adanya pembentukan lembaga yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1.  Sebagai sumber informasi;

2.  Memberikan pelatihan / pendidikan /pembinaan;

3.   Melakukan penempatan.

 

Kemungkinan-kemungkinan:

  1. Pembentukan Badan Informasi PRT, hal ini untuk menghindari penipuan dan eksploitasi dalam rekrutmen yang dilakukan oleh calo (penyalur).

  2. Pembentukan badan hukum yang memiliki izin resmi yang melakukan ketiga fungsi tersebut diatas;

  3. LSM pemerhati isu PRT/ Perburuhan dapat melakukan fungsi pendampingan atau pelatihan dan pendidikan ketrampilan bagi PRT dengan melibatkan PJ.

6.

Pengaturan khusus mengenai perlindungan PRT anak

PRT anak adalah PRT laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 thn; namun pada prinsipnya mempekerjakan PRT anak dibawah 14 tahun dilarang karena bertentangan dengan Konvensi Anak dan ILO dimana anak pada usia tersebut berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi untuk menyikapi realita maka untuk PRT anak usia antara 15 – 18 tahun diperbolehkan dengan persyaratan dan pengaturan khusus  yang berperspektif anak, termasuk lingkup kerja yang dapat dilakukan oleh anak, dalam usulan revisi.

7.

Kewajiban Pemda

 

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi PRT, melakukan segala pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan PRT, hal ini tidak menjadi monopoli Pemda tetapi bisa juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah

9.

Sanksi-sanksi

 

Perlu ada sanksi minimal dan ganti rugi untuk setiap pelanggaran baik yang dilakukan oleh Pemda, majikan (pengguna jasa) atau penyalur sehubungan dengan tugas/kewenangan masing-masing dalam rangka perlindungan PRT.

Berdasarkan pasal 71 (2) UU no. 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah Perda dapat  memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5 juta rupiah dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

10.

Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan PRT dilakukan oleh masyarakat, LSM dan pemerintah propinsi. Saat ini di Pemda DKI Jakarta yang menangani bidang ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.

 

2.       Perlindungan kerja PRT dalam kondisi spesifik (lingkup rumah tangga).

PRT walaupun bukan anggota keluarga namun termasuk dalam lingkup rumah tangga karena ia bekerja dalam rumah tangga orang lain dan menetap di sebuah rumah tangga. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PRT seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KRDT)  karena ia merupakan pihak yang tersubordinasi berdasarkan struktur rumah tangga.[8]  Untuk itu, advokasi RUU anti KDRT menjadi penting, dan selama proses advokasi tersebut berlangsung setiap kekerasan terhadap PRT harus ditindak tegas berdasarkan KUHP dan KUHAP.

Dari berbagai kasus yang muncul, maka banyak PRT yang mengalami kekerasan-kekerasan sesuai dengan kategorisasi tersebut diatas.

 

PENUTUP

PRT adalah pekerja dan harus dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja. Setiap bentuk penindasan dan eksploitasi  kerja terhadap PRT adalah  praktek perbudakan domestik (domestic slavery).

Hubungan PRT dan pengguna jasa harus lebih diarahkan lagi pada hubungan kontraktual (tanpa meninggalkan atau seimbang dengan prinsip kekeluargaan) dengan adanya perjanjian kerja antara pengguna jasa dan PRT sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pramuwisma di DKI Jakarta.

Keberadaan perda no. 6 thn 1993 harus lebih disosialisasikan sehingga menjadi acuan hukum yang implementatif. Karena, sejak disahkan  dan diundangkan pada tahun 1993 keberadaan Perda tidak diketahui oleh banyak pihak kepentingan termasuk oleh para PRT sendiri.

Akhir kata, berdasarkan paparan diatas, LBH APIK Jakarta merasakan perlunya upaya untuk merevisi Perda No. 6 thn 1993 ini.  Dengan dukungan dari segenap unsur masyarakat dan pemerintah diharapkan  dapat tercipta sebuah Perda Revisi yang  lebih komprehensif dan berpihak pada perlindungan PRT sebagai pihak yang tursubordinasi dan termarginalisasi.


[1] Kertas posisi ini merupakan  perbaikan pertama  dari kertas posisi Usulan Revisi Perda No. 6 thn 1993 yang telah dibahas dalam Diskusi Meja Bundar pada tgl. 16 April 2002 di Hotel Treva, Jakarta.

[2]     Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, Rifka Annisa WCC-Pustaka Pelajar, hlm. 49.

[3] Randall Collins dalam Social Stratification,oleh Jefreys et.al, New York.

[4] Prof. Iman Soepomo, Guru Besar Hukum Perburuhan FHUI, dalam bukunya tentang Hukum Perburuhan  berpendapat  bahwa tidak selayaknya PRT dikeluarkan dari ruang lingkup perlindungan hukum perburuhan, karena sumbernya dapat dilacak pada  peraturan-peraturan saat ini . Peraturan-peraturan tersebut pada pokoknya dapat dijadikan dasar bagi pengaturan  hubungan kerja PRT-Majikan dan memasukkan mereka pada ruang lingkup perlindungan hukum perburuhan.

[5] Definisi Tenaga Kerja :”Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1).” Catatan terhadap pasal tersebut adalah bahwa arti tenaga kerja sangatlah luas meliputi, semua pejabat negara seperti presiden, ketua dan anggota MPR, DPA, DPR, Menteri, semua pegawai negara baik sipil maupun militer dan kepolisian, semua pengusaha, buruh, swa-pekerja,  dsbnya.

[6] Untuk kasus TH, awalnya ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah yayasan yang dikiranya membutuhkan tenaga pengajar privat untuk anak namun ternyata ia dipekerjakan sebagai PRT.Selain itu, gaji pertamanya dipotong sebanyak 10% untuk administrasi.  Dalam kasus Jumiati, awalnya ia diajak oleh seorang calo pembantu yang kemudian membawanya ke sebuah yayasan di Jakarta.  Akibat penyiksaan yang dialaminya, Jumiati tidak berkeinginan untuk menjadi PRT lagi.

[7]     Lihat Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Pramuwisma, disusun oleh Tim Kerja di bawah pimpinan Ny. Nursyahbani Katjasungkana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, 1997/1998.

[8] Kekerasan yang dialami PRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Berdasarkan Draft  RUU Anti KDRT yang diajukan  oleh LBH APIK Jakarta, bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: Kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian; Kekerasan Psikis adalah Tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat; Kekerasan Seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis; dan yang dimaksud dengan Kekerasan Ekonomi adalah Tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan yang menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

 

--◊ Informasi ini dapat diperbanyak dengan mencantumkan sumbernya ◊--

© 2010, LBH APIK Jakarta; Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jakarta Timur 13540
Telp. 021-87797289, Fax.: 021 - 87793300, e-mail: apiknet@centrin.net.id