Penyusunan Aturan Turunan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

by
UU KESEHATAN

lbh-apik.or.id – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan perkembangan terbaru terkait aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Senin, 8 Juli 2024. Menkes menyampaikan bahwa target penyelesaian aturan turunan ini adalah satu tahun setelah UU tersebut disahkan, yaitu pada Agustus 2024. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan aturan akan dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.

” Baca Juga: Mantan Bacaleg DPRD Kota Tangerang Ditangkap Terkait Narkoba “

Peninjauan dan Penyederhanaan Regulasi

Menkes menjelaskan bahwa dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, terdapat 11 UU yang dicabut. Selain itu, jumlah peraturan yang sebelumnya ada juga akan mengalami penyederhanaan dari 26 Peraturan Pemerintah (PP) menjadi satu dari delapan Peraturan Presiden (Pepres) menjadi lima. Dari dua Keputusan Presiden (Keppres) menjadi satu, serta dari 329 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) menjadi 14. Langkah ini bertujuan untuk membuat regulasi di sektor kesehatan lebih terstruktur, sistematis, dan sederhana, sehingga tidak membebani para pelaksana di lapangan.

Alasan Penyederhanaan

Pencabutan dan penyederhanaan regulasi dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini. Menkes menambahkan bahwa banyak regulasi, terutama yang ditulis di level peraturan Menteri Kesehatan, ditulis secara serial selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Sehingga menyebabkan banyaknya tumpang tindih dan ketidaksesuaian dengan situasi saat ini. Dengan adanya satu UU yang menggantikan 11 UU sebelumnya. Diharapkan regulasi di sektor kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya.

Partisipasi Publik dalam Penyusunan

Kementerian Kesehatan memastikan bahwa penyusunan aturan turunan ini akan melibatkan partisipasi publik secara luas. Proses yang transparan dan terbuka diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta sektor kesehatan. Partisipasi publik yang meluas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dapat dipertimbangkan. Dalam penyusunan aturan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga efektif dan aplikatif.

Baca Juga :   Penipuan Pinjol di Jaktim: Pelamar Kerja Ditagih Hutang

” Baca Juga: KPK: Pengeluaran Biaya Calon Kepala Daerah Tak Rasional “

Dengan demikian, target penyelesaian aturan pada Agustus 2024 diharapkan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu. Sejalan dengan ulang tahun satu tahun pengesahan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Kementerian Kesehatan optimis bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif dalam sistem kesehatan Indonesia. Meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban regulasi yang selama ini dianggap tumpang tindih dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

No More Posts Available.

No more pages to load.