JAKARTA - Pelecehan seksual yang terjadi di Bus Transjakarta terus terjadi. Atas peristiwa tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mengusulkan fasilitas khusus wanita.

“Seperti Bus Transjakarta khusus wanita,” kata Advokad LBH APIK Melina Singereta saat dihubungi okezone di Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Selain itu, lanjut Melina, perlu adanya front masyarakat di mana masyarakat yang melihat kejaidan pelecehan seksual harus berani mengambil tindakan hukum.

“Ketiga, kesadaran dari korban bahwa ia adalah korban pelecehan seksual. Jadi jangan diam saja tapi melapor,” tandasnya.

Dalam kasus pelaku yang tidak bisa ditahan karena masa tahanan kurang dari lima tahun, wanita yang kerap disapa Erna ini mengaku itu sebagai kelemahan hukum.

“LBH Apik sendiri memberi penghargaan terhadap korban karena berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena jarang sekali korban pelecehan seksual mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau paling tidak kepada orang banyak karena mereka menganggap pelecehan seksual itu merupakan aib bagi mereka. Untuk melaporkan kejadian tersebut sangat dibutuhkan keberanian dari korban,” tuturnya.

Ke depan, tambah Erna, LBH APIK tengah mengkaji RUU tentang Pelecehan Seksual, untuk menjadi undang-undang (UU).

“Nantinya ada UU pelecehan seksual di ruang privat, karena kejadian pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik saja dimana banyak yang melihat. Tapi perlu juga di ruang privat , misalnya di dalam ruang kerja di mana cuma hanya ada pelaku dan korban,” paparnya.(kem)